Komisi IV DPRD Samarinda Prioritaskan Pendidikan hingga Perlindungan Anak di 2026

SAMARINDA, samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa program prioritas pihaknya pada tahun 2026 tetap berfokus pada sektor-sektor dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/5/2026). Ia menyebut, bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, hingga isu sosial seperti perlindungan anak dan keluarga berencana menjadi perhatian utama Komisi IV.

“Yang pasti kita tetap memprioritaskan hal-hal dasar, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, termasuk isu di masyarakat seperti perlindungan anak dan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IV juga tengah mempersiapkan berbagai hal menjelang tahun ajaran baru. Salah satu fokusnya adalah memastikan ketersediaan sekolah, baik di tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), agar mampu menampung peserta didik baru.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait program wajib belajar 13 tahun yang menjadi acuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, di tengah upaya tersebut, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya pendidikan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Samarinda mengalami kekurangan tenaga pengajar yang cukup signifikan. Hingga Mei 2026, diperkirakan terdapat lebih dari 500 posisi guru yang kosong, dan jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi sekitar 765 orang hingga akhir tahun akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya.

“Kebutuhan pendidikan ini bukan hanya dari sisi tenaga pengajar, tetapi juga sarana dan prasarana yang harus mendukung. Ini menjadi hambatan yang harus kita atasi bersama,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya regulasi pemerintah yang membatasi perekrutan tenaga non-ASN, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan guru menjadi terbatas. Meski ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekitar 260 orang, jumlah tersebut dinilai masih belum mampu menutup kekurangan yang ada.

“Ini menjadi PR bersama bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah cepat tanpa melanggar regulasi, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Ke depan, Novan berharap berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap, sehingga kualitas pendidikan di Samarinda semakin meningkat dan mampu mencetak generasi yang berkualitas.

“Harapan kita, Samarinda bisa lebih maju, lebih indah, dan seluruh sektor pendukung dapat dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan daerah, termasuk menghasilkan kualitas pendidikan yang terbaik,” pungkasnya. (mifa)