Forsat Kaltim Pilih Jalur Dialog di Tengah Gelombang Aksi, Siapkan Audiensi ke Gubernur
SAMARINDA, sudutkata.com – Di tengah menguatnya gelombang demonstrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa pekan terakhir, Forum Ormas Bersatu (Forsat) memilih menempuh jalur berbeda. Alih-alih turun ke jalan, forum ini menegaskan pendekatan dialog dan advokasi sebagai strategi utama merespons situasi yang berkembang.
Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan konsolidasi yang digelar bersama sejumlah organisasi masyarakat, komunitas, dan akademisi, Senin malam, 4 Mei 2026. Forum itu berlangsung di sebuah kafe di Jalan Ir. H. Juanda, Samarinda, dan dihadiri perwakilan dari berbagai unsur yang tergabung dalam Forsat.
Pertemuan ini bukan tanpa sebab. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari dinamika pasca aksi demonstrasi yang terjadi pada 21 April dan 4 Mei 2026, yang belakangan menyedot perhatian publik di daerah.
Koordinator Forsat Kalimantan Timur, Agung Gunawan Wibisono, mengatakan forum memandang penting adanya penyamaan persepsi di tengah situasi yang mulai memanas. Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar langkah yang diambil tetap terarah dan tidak terpecah.
“Forum ini ingin memastikan bahwa perjuangan masyarakat tidak berhenti. Hanya saja, kami memilih jalur yang lebih dialogis dan terukur,” kata Agung.
Dalam pertemuan tersebut, Forsat merumuskan sejumlah sikap bersama yang akan menjadi dasar langkah ke depan. Salah satunya adalah rencana mengajukan audiensi kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
Agung menjelaskan, ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian forum. Pertama, memastikan publik tetap mengetahui bahwa aspirasi masyarakat terus diperjuangkan.
Kedua, mengawal realisasi janji-janji kampanye, terutama di sektor ekonomi. Ketiga, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara umum.
Ia menambahkan, seluruh poin tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media. Langkah itu, kata dia, merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas forum.
Meski mengedepankan dialog, Forsat tidak menutup mata terhadap aksi demonstrasi yang terjadi. Forum ini tetap menghormati demonstrasi sebagai bagian dari hak menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang.
“Demonstrasi tetap kami pandang sebagai bagian dari demokrasi. Itu hak warga negara,” ujar Agung.
Sejak berdiri pada 2018, Forsat Kalimantan Timur dikenal sebagai forum yang bersifat fleksibel dalam merespons dinamika sosial. Forum ini kerap menjadi ruang dialog sekaligus wadah advokasi bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai isu strategis di daerah.
Dalam pertemuan terakhir, sekitar 13 perwakilan organisasi hadir secara langsung. Sementara sebagian anggota lainnya masih terlibat dalam aksi di lapangan.
Meski demikian, Forsat tetap menyatakan dukungannya terhadap berbagai bentuk ekspresi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
Saat ini, sedikitnya 23 organisasi masyarakat, baik dari tingkat lokal maupun nasional, tercatat tergabung dalam Forsat Kalimantan Timur. Koordinasi forum dilakukan secara bergantian antarorganisasi anggota, termasuk di antaranya IPDP, LBN, dan Pusaka.
Koordinator Forsat lainnya, Anisa Djuwita, mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat. Agenda tersebut bertujuan menyampaikan hasil konsolidasi secara menyeluruh kepada seluruh anggota forum.
“Kami ingin memastikan semua anggota mendapatkan informasi yang utuh, sehingga langkah ke depan bisa lebih solid,” kata Anisa.
Menurut dia, kekuatan forum terletak pada kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda.
Dengan mengusung semangat “di mana kaki dipijak, di situ adat dijunjung”, Forsat berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya di Samarinda, dapat menjaga persatuan dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Forum ini juga menilai, situasi daerah yang dinamis membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.
Di tengah tarik-menarik kepentingan dan meningkatnya tensi sosial, Forsat mencoba menempatkan diri sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pengambil kebijakan.
Bagi mereka, dialog bukan berarti melemahkan perjuangan, melainkan upaya mencari jalan keluar yang lebih konstruktif dan berdampak luas bagi masyarakat. (Mifa)
