SAMARINDA, sudutkata.com — Pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Di Kelurahan Loa Bakung, Samarinda, sebanyak 1.439 keluarga tercatat sebagai penerima bantuan yang disalurkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Penyaluran bantuan tersebut turut dipantau Anggota Komisi VI DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah, saat kegiatan berlangsung, Senin (22/9/2026).
Sarifah mengatakan, kehadirannya merupakan bagian dari upaya memastikan program bantuan pangan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga di tengah tekanan ekonomi dan perubahan harga kebutuhan pokok.
“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah melalui Perum Bulog agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga, beban keluarga menjadi lebih ringan, dan ketahanan pangan kita tetap kokoh,” kata Sarifah.
Berdasarkan data Perum Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Kota Samarinda mencapai 54.636 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara secara keseluruhan di Kalimantan Timur terdapat 272.550 penerima bantuan pangan (PBP).
Sarifah juga meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan ketersediaan beras. Ia menyebut stok yang dikelola Bulog masih berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2027.
“Stok beras yang ada di Bulog masih aman hingga tahun 2027. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kinerja Bulog dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan di tengah kondisi inflasi. Menurut Sarifah, ketersediaan bahan pangan yang terjaga turut berperan dalam mempertahankan daya beli masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi antara lain perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, Sarifah menegaskan akan terus mengawal kebijakan penguatan cadangan pangan di tingkat pusat, termasuk upaya penambahan stok beras di wilayah Kalimantan.
“Kami di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan di pusat agar kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur tetap terjamin,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Musazdin Said, mengatakan bantuan pangan pemerintah menjadi salah satu langkah intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.
“Bulog sebagai instansi yang diberi amanah oleh negara berada di garis depan untuk menjaga stabilitas pangan. Hari ini kami kembali membuktikan komitmen melalui dua program intervensi sekaligus, yaitu bantuan pangan pemerintah dan penyaluran beras SPHP,” ujar Musazdin.
Ia menjelaskan, bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kalimantan Timur menyasar 272.550 PBP dengan total alokasi sebanyak 8.176 ton beras.
Untuk Kota Samarinda, terdapat 54.636 penerima manfaat. Khusus Kelurahan Loa Bakung, jumlah penerima mencapai 1.439 keluarga yang tersebar di 83 RT. Total beras yang dialokasikan untuk wilayah tersebut mencapai 43.170 kilogram.
Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan alokasi tiga bulan sekaligus, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.
“Setiap keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan, sehingga untuk alokasi tiga bulan sekaligus masing-masing mendapatkan 30 kilogram beras,” katanya.
Musazdin menyebut, hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di Kalimantan Timur telah mencapai 57,75 persen.
Dalam proses distribusi, Bulog menerapkan prinsip “6T”, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
“Kami melakukan pengecekan berlapis mulai dari gudang hingga titik pembagian agar beras yang diterima masyarakat berada dalam kondisi mutu yang baik,” ujarnya.
Selain bantuan pangan, Bulog juga menjalankan program penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada mitra ojek daring. Program tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga para mitra.
“Kami berharap akses beras SPHP ini dapat meringankan pengeluaran keluarga para mitra ojek online sehingga mereka lebih tenang dalam mencari nafkah,” kata Musazdin.
Dari tingkat kelurahan, Lurah Loa Bakung Yeti Febrianti mengatakan sebanyak 1.439 penerima manfaat di wilayahnya tersebar pada 83 RT. Sebagian besar penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk menghindari penumpukan warga, proses penyaluran dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan RT.
Yeti menjelaskan, data penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat melalui sistem desil. Pihak kelurahan kemudian bertugas memastikan bantuan diterima oleh warga yang sesuai dengan data tersebut.
“Data penerima berasal dari pemerintah pusat melalui sistem desil. Kami di kelurahan bertugas memastikan bantuan sampai kepada penerima yang sesuai. Jika ada warga yang mengajukan perubahan data, kami koordinasikan dengan PSM, TKSK, dan tim kesejahteraan sosial untuk dilakukan asesmen,” ujar Yeti.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan usulan perubahan status desil cukup sering muncul. Kondisi tersebut antara lain terjadi ketika keluarga menghadapi kebutuhan pendidikan anak.
Namun, keputusan terkait perubahan data penerima tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui sistem DTSEN.
Yeti berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak kelurahan juga terus berkoordinasi dengan PSM dan tim terkait untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kami berharap bantuan ini bisa benar-benar membantu meringankan kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga yang memang membutuhkan. Kami juga terus berkoordinasi dengan PSM dan tim terkait agar penyalurannya tepat sasaran,” pungkasnya. (In)
