SAMARINDA, sudutkata.com – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah, Abdul Rohim, menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang dinilai masih rentan meskipun mencatat angka yang cukup tinggi. Hal ini disampaikannya kepada awak media usai pembahasan siang terkait arah pembangunan ekonomi dalam dokumen perencanaan daerah.
Menurutnya, fokus pembahasan mengacu pada target pembangunan ekonomi inklusif dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan indikator utama seperti laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, serta kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Laju pertumbuhan kita memang cukup tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi. Tapi yang ingin kita pastikan adalah apakah pertumbuhan itu sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang sehat harus ditopang oleh kontribusi sektor yang merata. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini masih didominasi oleh tiga sektor utama, yakni konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan.
“Kalau hanya ditopang satu-dua sektor, itu membuat kita rentan. Ketika sektor tersebut terpukul, ekonomi kita bisa langsung turun drastis,” jelasnya.
Abdul Rohim menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki dengan mendorong sektor lain seperti UMKM, pariwisata, pertanian, dan perdagangan kecil agar memiliki kontribusi yang lebih signifikan dalam struktur ekonomi daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih bergantung pada pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau sumber PAD kita hanya bertumpu pada pajak, ketika ekonomi lesu dan wajib pajak terdampak, maka pendapatan daerah juga langsung turun,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD akan menjadikan temuan ini sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda agar pada tahun 2026 dapat mendorong diversifikasi sektor ekonomi guna menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan berdaya tahan terhadap guncangan.
Sorotan Car Free Night: Parkir Liar Ganggu Kenyamanan
Selain isu ekonomi, Abdul Rohim juga menyoroti pelaksanaan kegiatan car free night di Samarinda. Ia menilai konsep kegiatan tersebut sudah berjalan baik di area inti, namun masih terdapat persoalan di area pendukung, khususnya terkait parkir liar.
“Di area inti suasananya bagus, tapi di jalan sekitar justru muncul parkir liar yang semrawut dan mengganggu,” ungkapnya.
Ia mengaku menerima laporan adanya pungutan parkir hingga Rp10 ribu yang dinilai tidak wajar. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan.
Ia menekankan pentingnya penyediaan kantong parkir resmi serta penertiban parkir liar, terutama jika pemerintah berencana menerapkan sistem parkir berlangganan.
“Kalau masih ada pungutan liar, masyarakat akan ragu ikut program parkir berlangganan,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mendorong agar kegiatan car free night dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaku UMKM, termasuk melalui penyediaan fasilitas yang terjangkau seperti tenda usaha melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Tanggapi Kerusakan Teras Samarinda Pasca Aksi
Terkait kerusakan fasilitas di Teras Samarinda pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, Abdul Rohim menyebut kerusakan yang terjadi masih tergolong ringan.
“Kerusakannya minor dan itu konsekuensi dari massa yang cukup besar,” katanya.
Ia pun mendukung langkah Pemerintah Kota Samarinda yang bergerak cepat melakukan perbaikan agar kenyamanan masyarakat tetap terjaga.
“Kalau bisa dipercepat, supaya aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (mifa)
