SAMARINDA, sudutkata.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Menurut Agus, kritik tersebut disampaikan bukan sebagai bentuk serangan politik, melainkan wujud kepedulian karena Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam koalisi yang sama saat mengusung pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2024.
“Bagaimanapun, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam, di kediamannya di Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda.
Agus yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim mengatakan, ada tiga poin utama yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius gubernur agar situasi pemerintahan tetap kondusif.
Ia menilai suasana politik yang terus memanas hanya akan mengganggu jalannya pemerintahan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
“Kita ini ingin bekerja untuk Kaltim secara maksimal. Kalau suasana tidak sejuk, terus panas, tentu sangat mengganggu pemerintahan. Ingat ya, pemerintahan itu adalah eksekutif dan juga legislatif,” katanya.
Soroti isu nepotisme
Poin pertama yang disampaikan Gerindra adalah soal tuntutan publik agar gubernur menghentikan praktik yang dinilai mengarah pada nepotisme.
Menurut Agus, isu dinasti politik menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi demonstrasi masyarakat pada 21 April 2026 lalu.
Ia menilai persepsi publik mengenai kekuasaan yang terlalu berpusat pada lingkaran keluarga telah memicu keresahan dan perlu segera direspons.
Evaluasi belanja anggaran
Poin kedua berkaitan dengan evaluasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agus menyinggung polemik anggaran pembelian mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurut dia, kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas anggaran.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Mata anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dan ada banyak anggaran lainnya sudah kita revisi,” ujarnya.
Tim ahli dari luar daerah
Sorotan berikutnya adalah komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai terlalu banyak berasal dari luar Kalimantan Timur.
Agus mengatakan, masyarakat berharap lebih banyak kesempatan diberikan kepada putra daerah, termasuk dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menilai persoalan ini menyangkut sensitivitas sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
“Memang itu merupakan hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, masalah ini bisa melukai perasaan dan hati warga Kaltim,” katanya.
Isu pergantian Ketua DPRD
Selain itu, Agus juga menanggapi isu yang berkembang di lingkungan DPRD Kaltim mengenai kemungkinan pergantian Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud.
Menurut dia, memang ada pembicaraan terkait dorongan agar Hasanuddin diganti oleh kader Partai Golkar lainnya sebagai upaya meredam tudingan nepotisme.
Namun, Agus menegaskan Fraksi Gerindra tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi tentu kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” katanya.
Hasanuddin Mas’ud diketahui merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud. Hubungan keluarga tersebut kerap menjadi sorotan publik karena dianggap berpotensi menimbulkan relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Kecurigaan itu semakin menguat setelah polemik anggaran mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan mencuat ke publik.
Meski pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, sejumlah anggota DPRD Kaltim sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana anggaran tersebut bisa masuk dalam APBD.
Situasi tersebut dinilai memperkuat persepsi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah (mifa)
