SAMARINDA, Sudutkata.com – Proses perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur ( Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Pengurusan izin yang dapat memakan waktu hingga ratusan hari dinilai menghambat pelaku usaha, terutama sektor galian C yang memiliki nilai ekonomi berbeda dengan pertambangan batu bara maupun mineral logam.
DPRD Kaltim kini menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pertambangan MBLB untuk memperjelas tata kelola perizinan, pengawasan, hingga pengaturan tarif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, regulasi tersebut diperlukan setelah sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan MBLB diserahkan kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, penyusunan aturan di tingkat provinsi tetap harus memperhatikan ketentuan pemerintah pusat, terutama mengenai tarif jaminan reklamasi dan sejumlah persyaratan teknis pertambangan.
“Regulasinya diserahkan ke daerah, maka dari itu kita sedang menyusun perda. Hanya saja ada beberapa poin yang harus mengacu kepada keputusan pusat, contohnya terkait tarif jaminan reklamasi,” kata Samsun, Selasa 17 November 2026.
Dia menilai proses perizinan MBLB perlu disederhanakan karena karakteristik usaha galian C berbeda dengan pertambangan batu bara dan mineral logam.
Jenis usaha MBLB antara lain mencakup pengambilan pasir, batuan, tanah uruk, dan material konstruksi lainnya. Nilai ekonominya relatif lebih kecil dibandingkan pertambangan berskala besar sehingga persyaratan perizinannya perlu disesuaikan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Samsun berharap perda tersebut dapat memperpendek waktu pengurusan izin melalui penyederhanaan persyaratan dan kepastian waktu pelayanan.
“Harapannya jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat. Persyaratan kita permudah dan waktu kita persingkat. Iklim investasi di bidang MBLB bisa lebih cepat,” ujarnya.
Persoalan lamanya perizinan juga sebelumnya disoroti Pansus MBLB DPRD Kaltim. Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi menyebut proses perizinan yang dikeluhkan pelaku usaha dapat memakan waktu sekitar 400 hari.
Dalam pembahasan pada Agustus 2026, Pansus menyoroti penumpukan berkas perizinan, kepastian waktu pelayanan, pengawasan lapangan, serta penyesuaian tarif MBLB. Pansus juga berencana memasukkan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) ke dalam rancangan regulasi.
Kendati demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh mengabaikan pengawasan lingkungan. Pemerintah daerah tetap harus memastikan kegiatan penambangan memiliki dokumen dan persyaratan lingkungan yang sesuai.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan MBLB berada pada pemerintah provinsi berdasarkan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah, sedangkan pemungutan pajak MBLB merupakan kewenangan kabupaten/kota menurut ketentuan yang berlaku. (Adv)



