SAMARINDA, Sudutkata.com – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), seperti Busang dan Sandaran, masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras menilai pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan tersebut mencakup kondisi infrastruktur sekolah hingga ketersediaan tenaga pendidik.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai saat ini, secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya maupun tenaga pengajarnya. Keduanya masih perlu peningkatan,” kata Agus, Selasa 17 November 2026.
Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Sandaran, tetapi juga Busang di Kutim. Letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, bahkan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, membuat kebutuhan sarana pendidikan di kawasan tersebut memerlukan perhatian khusus.
Keterbatasan tenaga pendidik juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim mencatat kabupaten tersebut masih kekurangan sekitar 600 tenaga pendidik, mulai dari guru kelas hingga guru mata pelajaran.
Kekurangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan distribusi guru, tetapi juga jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Kondisi geografis wilayah pedalaman dan pesisir turut menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga pengajar.
Agus mengatakan, untuk kebutuhan pendidikan dasar dan menengah pertama yang menjadi kewenangan kabupaten, pihaknya tetap berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Salah satu bentuk koordinasi tersebut berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru.
Hasil komunikasi itu mendapat respons dari pemerintah kabupaten melalui hibah lahan untuk pembangunan empat unit sekolah baru. Di Kutim, lahan disiapkan untuk SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Berau, pemerintah kabupaten menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
“Ini bentuk perhatian serius pemerintah kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk dibangun unit sekolah baru,” ujarnya.
Meski demikian, penyediaan lahan belum otomatis menyelesaikan persoalan akses pendidikan. Pembangunan gedung, pemenuhan ruang belajar, fasilitas penunjang, hingga ketersediaan guru tetap membutuhkan perencanaan dan anggaran lanjutan.
DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan mengawal kebutuhan anggaran untuk sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB. Pengawalan dilakukan melalui pembahasan anggaran serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
“Sesuai fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga kebutuhan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Dia berharap pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau kecamatan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Pemprov Kaltim, menurutnya, perlu memastikan kebutuhan setiap sekolah terpetakan dengan baik agar alokasi anggaran pembangunan dan tenaga pendidik sesuai kondisi di lapangan. (Adv)



