SAMARINDA. Sudutkata.com – Penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berpotensi mengurangi penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga Rp209 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo, menilai penyaluran opsen pajak semestinya dilakukan secara langsung ke kas pemerintah daerah sesuai mekanisme pemungutannya. Karena itu, apabila terdapat dana yang belum disalurkan, persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi.
“Kan mestinya masuk langsung karena dia terpotong langsung. Nah, kalau umpamanya dikasih artinya masih nyangkut, itu yang harus dibicarakan,” ujar Sigit. Selasa 17 November 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme opsen memungkinkan bagian penerimaan pemerintah daerah langsung dipisahkan ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan.
Polemik ini mencuat setelah Pemkot Samarinda mempersoalkan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemprov Kaltim. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah sebesar Rp209 miliar atau 26,24 persen dari target awal.
Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp70 miliar berasal dari komponen opsen pajak, sedangkan sekitar Rp139 miliar berasal dari bagi hasil pajak.
Andi Harun menilai penyesuaian tersebut bermasalah karena dilakukan ketika APBD Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD. Sejumlah kegiatan pemerintah kota juga telanjur berjalan berdasarkan perhitungan pendapatan sebelumnya.
Akibatnya, pengurangan penerimaan tersebut berpotensi membuat sejumlah kewajiban pembayaran tidak terselesaikan pada akhir tahun dan menjadi beban APBD 2027.
Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan meminta peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut. Pada 17 November 2026, Pemkot juga berencana melayangkan surat kedua setelah belum memperoleh tindak lanjut yang dianggap memadai.
Di sisi lain, Sigit menilai mekanisme pembagian penerimaan daerah seharusnya dibuat lebih transparan dan tidak menyulitkan pemerintah daerah dalam memperoleh haknya.
Ia bahkan mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar mekanisme pemotongan langsung juga diterapkan dalam pembagian hasil pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Bagi hasil itu potong juga langsung yang masuk ke sana langsung potong ke kita,” ujarnya.
Menurutnya, sistem tersebut dapat memberikan kepastian pembagian penerimaan sekaligus mengurangi potensi keterlambatan penyaluran dana kepada daerah. (Adv)


