NUNUKAN, sudutkata.com – Sejumlah perusahaan media yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2026 mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Keterlambatan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha media. Mereka mempertanyakan status pembayaran kontrak yang menurut mereka telah dipenuhi sesuai kesepakatan.
Nilai kerja sama setiap perusahaan media berbeda, bergantung pada jenis pekerjaan dan ruang lingkup layanan yang tercantum dalam kontrak. Namun, sejumlah pelaku usaha menyebut pembayaran belum diterima meski pekerjaan telah rampung.
Salah seorang pelaku usaha media di Nunukan yang meminta namanya tidak disebut mengatakan pekerjaan telah diselesaikan sekitar dua bulan lalu. Hingga kini, pembayaran belum masuk.
“Pekerjaan sudah kami selesaikan sekitar dua bulan sebelumnya. Tetapi sampai sekarang pembayaran belum dilakukan,” kata dia.
Menurut sumber tersebut, keterlambatan pembayaran antara lain dikaitkan dengan penyesuaian sistem Inaproc. Pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Nunukan juga disebut berdampak terhadap proses administrasi pencairan.
Pelaku usaha memahami bahwa pembayaran pemerintah membutuhkan tahapan administrasi. Namun, mereka meminta kejelasan mengenai posisi dokumen dan waktu pencairan.
“Kami memahami kalau ada penyesuaian sistem dan pergantian pejabat. Tapi pekerjaan sudah selesai. Kami berharap ada kepastian kapan pembayaran dilakukan,” ujarnya.
Bagi perusahaan media, persoalan pembayaran bukan hanya berkaitan dengan penerimaan atas kontrak. Selama pekerjaan berlangsung, perusahaan tetap mengeluarkan biaya produksi dan operasional.
Pengeluaran tersebut mencakup produksi berita, peliputan lapangan, transportasi, peralatan hingga honor tenaga kerja. Biaya itu harus ditanggung perusahaan meski pembayaran dari pemerintah belum diterima.
Karena itu, pelaku usaha berharap Pemkab Nunukan memberikan penjelasan mengenai status kontrak dan tahapan administrasi yang masih harus diselesaikan.
“Kalau memang ada kekurangan administrasi, kami siap melengkapinya. Yang penting ada informasi yang jelas dan kepastian,” kata sumber tersebut.
Keterlambatan pembayaran kerja sama media tahun anggaran 2025 dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pemkab Nunukan. Penjelasan diperlukan agar tidak muncul spekulasi mengenai penyebab pembayaran yang belum terealisasi.
Pemkab juga diharapkan menyampaikan jumlah kontrak kerja sama media tahun 2026 yang belum dibayarkan, nilai kewajiban yang masih tertunda, serta tahapan administrasi yang menjadi kendala.
Keterangan resmi juga diperlukan untuk memastikan apakah keterlambatan semata-mata berkaitan dengan penyesuaian sistem Inaproc dan pergantian pejabat atau terdapat persoalan administrasi lain.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Nunukan mengenai pembayaran kerja sama media tahun anggaran 2026 yang disebut masih tertunda tersebut.
Para pelaku usaha media berharap pemerintah segera menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran agar kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak dapat dituntaskan. (UL)
