SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cuaca panas dan minim hujan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memperbesar risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api.
“Potensi ke depan sampai akhir Agustus diperkirakan masih cuaca terik, cuaca panas dan tanpa hujan. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi Kalimantan Timur,” kata Seno di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 24 Agustus 2026.
Seno mengatakan status penanganan karhutla di Kaltim masih berada pada level siaga bencana. Pemerintah belum menetapkan status siaga darurat.
Meski begitu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu kondisi memburuk. Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat peduli api tetap dikerahkan untuk menangani titik-titik kebakaran.
“Walaupun secara kondisi di lapangan sudah banyak yang dipadamkan oleh tim terpadu atau tim gabungan dari TNI, Polri, pemerintah provinsi dari BPBD dan pemerintah kabupaten kota, tapi kami tetap waspada,” ujar Seno.
Menurut dia, hampir 200 titik api masih terpantau di sejumlah wilayah Kaltim. Pemadaman dilakukan secara berkala untuk mencegah api meluas.
“Titik api saat ini kurang lebih hampir 200 titik api terpantau. Kita juga sedang melakukan pemadaman yang dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD dan teman-teman pemadam api atau masyarakat MPA,” katanya.
Kekhawatiran pemerintah meningkat seiring bertambahnya jumlah hotspot sepanjang Agustus. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sekitar 4.700 hotspot terpantau di Kaltim pada dasarian pertama Agustus.
Jumlah itu kemudian meningkat. Hingga 19 Agustus, BMKG mencatat 9.861 hotspot di Kaltim. Angka tersebut telah melampaui catatan Agustus 2015 yang mencapai 9.793 titik.
Pemprov Kaltim juga mendorong pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi kondisi kering. Namun, Seno mengatakan operasi tersebut tidak otomatis diberlakukan untuk seluruh wilayah Kaltim.
Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota harus terlebih dahulu melihat tingkat kerawanan serta kondisi kebencanaan di daerah masing-masing. Jika telah memenuhi kriteria siaga darurat, pemerintah daerah diminta segera mengajukan permohonan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
“Kami tetap akan meminta untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di Kaltim. Namun demikian tidak bisa langsung menjadi satu provinsi,” kata Seno.
“Kita akan memastikan setiap kabupaten yang potensinya adalah bencana darurat atau siaga darurat, mereka akan segera bersurat ke BNPB,” ujarnya.
Seno mencontohkan OMC yang sebelumnya dilakukan di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut dia, operasi tersebut cukup efektif memicu hujan dan dampaknya bahkan dirasakan hingga wilayah Kutai Kartanegara.
“Seperti di IKN yang kemarin dilakukan oleh BMKG. Mereka melakukan operasi modifikasi cuaca dan berhasil cukup baik, bahkan sampai tersebar ke Kutai Kartanegara, hujannya sampai ke Kutai Kartanegara,” tutur Seno.
Langkah antisipasi itu dilakukan sebelum karhutla berkembang menjadi bencana dengan status darurat. Pemerintah pusat juga telah memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan melalui operasi modifikasi cuaca, penambahan armada udara, serta penguatan personel dan peralatan pemadaman darat.
“Ini yang kita lakukan sebelum semuanya terjadi. Kita lakukan rapat dan di lapangan kita segera kondisikan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan,” kata Seno.
Di tengah peningkatan kewaspadaan, Pemprov Kaltim belum menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan karhutla dalam kondisi saat ini.
Penanganan masih menggunakan anggaran rutin BPBD serta dukungan sumber daya dari TNI dan Polri.
“Saat ini tidak ada. Saat ini kita menggunakan anggaran rutin dari BPBD, kemudian juga anggaran dari TNI Polri. Belum ada anggaran khusus untuk bencana,” ujar Seno.
Jika status bencana meningkat menjadi darurat, pemerintah akan mempertimbangkan perubahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT.
“Nanti apabila kita sudah meningkat, mudah-mudahan tidak meningkat dan kita bisa menurun, apabila ada peningkatan maka kita harus melakukan perubahan anggaran melalui BTT kemungkinan nanti,” katanya.
Seno berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak sekarang dapat mencegah peningkatan status bencana.
Selain faktor cuaca, Pemprov Kaltim menyoroti aktivitas manusia yang menjadi salah satu pemicu karhutla. Sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan pembakaran lahan telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Polda Kaltim.
“Tadi juga kita sampaikan dari pihak Polda. Ada beberapa laporan masyarakat yang sudah masuk menjadi LP dan sudah ditindaklanjuti oleh Polda. Ini harus secara tegas kita antisipasi dan kita jalankan,” kata Seno.
Dia mengatakan masih ada masyarakat yang sengaja membakar lahan. Sejumlah perkara, kata dia, bahkan telah diproses hingga menghasilkan putusan pidana.
“Kita ketahui masyarakat yang sengaja membakar pun banyak. Kami sampaikan kepada Polda untuk segera ditindaklanjuti dan sudah ada beberapa yang terproses dan terpidana,” ujarnya.
Seno menilai penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera, terutama ketika kondisi cuaca membuat api lebih mudah membesar.
“Ini menjadi efek jera bagi masyarakat. Jangan sekali-sekali membakar lahan dengan sengaja, apalagi kondisi cuaca masih seperti saat ini,” katanya.
Peringatan serupa ditujukan kepada perusahaan. Seno mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan.
“Apalagi masyarakat saja tegas, apalagi perusahaan. Kita akan segera tutup izinnya apabila kita melihat dengan sengaja mereka membakar lahan,” ujar dia.
Pemprov Kaltim kini juga menginventarisasi kebutuhan armada pemadaman dan mengajukan permintaan dukungan kepada pemerintah pusat. Namun, hingga rapat koordinasi berlangsung, belum ada tambahan armada dari pemerintah pusat yang diterima Kaltim.
“Saat ini kita juga inventaris dan minta bantuan ke pusat,” tutur Seno. (In)
