SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Menyikapi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mengimbau calon jemaah haji dan umrah untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan keberangkatan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenhaj Kaltim, Mohlis Hasan, menyampaikan bahwa hingga saat ini memang belum ada surat edaran resmi terkait penundaan keberangkatan.
Namun, dari pusat telah ada arahan agar jemaah memperhatikan kondisi keamanan dan mengikuti kebijakan maskapai penerbangan.
“Memang ada imbauan dari Kementerian Haji dan Umrah pusat agar calon jemaah memperhatikan kondisi keamanan dan mengikuti arahan maskapai. Karena yang mengetahui situasi keamanan penerbangan secara langsung adalah pihak maskapai,” ujar Mohlis saat diwawancarai beberapa wartawan dikantor Kanwil Kemenhaj jalan Basuki Rahmat, Samarinda, (03/03/2026).
Menurutnya, keputusan untuk tetap berangkat atau menunda sebaiknya mempertimbangkan faktor keselamatan perjalanan.
Apalagi, berdasarkan informasi yang beredar, beberapa negara di sekitar Arab Saudi seperti Qatar, Bahrain, dan Kuwait sempat menutup wilayah udaranya akibat meningkatnya ketegangan.
“Kalau kondisi keamanan perjalanan belum meyakinkan, sebaiknya jangan dipaksakan. Ditunda tidak apa-apa. Yang penting keselamatan,” tegasnya.
Mohlis menjelaskan, dalam syariat Islam, kewajiban haji mensyaratkan tiga hal utama, yakni sehat secara fisik, mampu secara finansial, dan aman dalam perjalanan, jika faktor keamanan tidak terpenuhi, maka kewajiban tersebut belum berlaku.
“Kalau sehat dan mampu tapi perjalanan tidak aman, maka tidak wajib. Keselamatan menjadi pertimbangan utama,” jelas Mohlis.
Terkait data jemaah, Kanwil Kemenhaj Kaltim mengakui belum memiliki data valid jumlah jemaah umrah asal Kaltim yang saat ini berada di Arab Saudi.
Hal ini karena sebagian jemaah berangkat tidak melalui embarkasi di Kalimantan Timur, melainkan melalui daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Jakarta.
“Kadang jemaah berangkat lewat provinsi lain, sehingga tidak terdeteksi di sini. Data biasanya baru tercatat saat proses imigrasi di bandara keberangkatan,” kata Mohlis.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari biro travel terkait pembatalan atau penundaan keberangkatan jemaah umrah asal Kaltim.
Meskipun intensitas keberangkatan umrah biasanya meningkat, terutama menjelang periode 10 hari terakhir, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor keamanan.
“Kita berharap situasi bisa segera membaik. Namun untuk saat ini, pastikan dulu keamanan perjalanan sebelum menyusun rencana keberangkatan,” pungkasnya. (iN)
