SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Timur mencatat kondisi jalan provinsi di Kaltim saat ini mencapai 85,83 persen dalam kondisi mantap atau sekitar 805,77 kilometer. Sementara sisanya 14,17 persen atau sekitar 133,08 kilometer masih dalam kondisi tidak mantap dan menjadi prioritas penanganan tahun ini.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR-PERA Kaltim, Muhammad Muhran, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang belum mantap tersebut tersebar di beberapa wilayah strategis, di antaranya ruas batas Kutai Timur–Talisayan sepanjang kurang lebih 98 kilometer serta ruas Simpang 4 Kaliorang–batas Berau sepanjang sekitar 149 kilometer.
“Dengan kondisi anggaran yang mengalami penurunan, tentu kami harus memilih prioritas yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fokus kami tetap pada peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan,” ujar Muhran pada saat diwawancarai awak media dikantor Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda,
Selasa, (03/03/2026).
Selain menangani ruas jalan tidak mantap, Bina Marga juga bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Balikpapan dalam penanganan jalan di wilayah perbatasan, termasuk di Tering–Ujoh Bilang.
Untuk ruas Tering, Pemerintah Provinsi Kaltim menangani sekitar 7 kilometer jalan.
Di lokasi tersebut juga terdapat tujuh titik longsoran yang menjadi fokus penanganan agar akses masyarakat tidak terputus.
Tak hanya di wilayah tersebut, sejumlah titik longsor juga ditangani di Samarinda, batas Kutim–Talisayan, hingga wilayah Sangkulirang dan sekitarnya.
Secara keseluruhan terdapat enam hingga tujuh titik longsoran yang masuk daftar pekerjaan tahun ini.
Muhran mengungkapkan bahwa anggaran Bina Marga mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2025 alokasi anggaran mencapai sekitar Rp2,2 triliun, maka tahun ini hanya sekitar Rp400 miliar untuk seluruh penanganan jalan dan longsoran.
“Penurunan anggaran ini kami anggap sebagai tantangan. Seberapapun alokasi yang ada, kami tetap berupaya memaksimalkannya agar layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Meski anggaran turun, progres penanganan jalan tetap berjalan. Beberapa ruas prioritas seperti Tering–Ujoh Bilang, batas Kutim–Talisayan, serta sejumlah ruas lainnya terus dikerjakan secara bertahap.
Dalam penanganan kerusakan jalan, Bina Marga juga bersinergi dengan UPTD Pemeliharaan Jalan yang terbagi dalam tiga wilayah kerja di bawah PUPR Kaltim.
UPTD berperan dalam pemeliharaan rutin dan perbaikan cepat, termasuk penanganan jalan berlubang atau kerusakan ringan melalui Unit Reaksi Cepat (URC).
Sementara Bina Marga lebih fokus pada rekonstruksi dan pembangunan, seperti peningkatan dari jalan tanah menjadi aspal atau dari aspal menjadi rigid beton.
“Kalau ada jalan berlubang yang viral, biasanya teman-teman UPTD yang bergerak cepat melakukan patching. Sementara kalau rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan, itu menjadi kewenangan bidang,” jelas Muhran.
Tiga UPTD tersebut membagi wilayah kerja masing-masing, meliputi kawasan Balikpapan, Paser dan PPU; Samarinda, Kukar, Kubar, dan Mahulu; serta Berau, Kutim, dan Bontang.
Muhran juga memastikan bahwa sejumlah pekerjaan lama yang sempat menjadi pekerjaan rumah telah dituntaskan.
Terkait persoalan lahan, pihaknya memastikan tidak ada lagi konflik yang menghambat pekerjaan, karena proses pembebasan lahan telah diselesaikan dan ganti rugi telah dibayarkan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, untuk persoalan lahan sudah kita selesaikan. Insya Allah tidak ada lagi kendala di lapangan,” Pungkasnya.
Dengan berbagai keterbatasan anggaran, Bina Marga PUPR-PERA Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan demi mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur. (iN)
