SAMARINDA, sudutkata.com – Di tengah upaya Pemerintah Kota Samarinda mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah terpadu, muncul kekhawatiran mengenai potensi kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut tidak boleh membuat sekolah di wilayah pinggiran semakin tertinggal dibanding sekolah favorit di pusat kota.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan semangat utama sistem zonasi dalam dunia pendidikan sejatinya untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa.
Menurut dia, sekolah yang berada di pusat kota maupun di kawasan pinggiran seharusnya memiliki standar mutu yang tidak jauh berbeda.
“Kalau kita berbicara tujuan utama zonasi itu pemerataan mutu pendidikan. Supaya tidak ada perbedaan antara sekolah yang ada di tengah kota maupun sekolah di pinggiran,” kata Ismail, Sabtu, 23/05/2026.
Ia menilai sistem zonasi dibangun untuk menghapus pandangan masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau layak menjadi tujuan utama peserta didik.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa di Samarinda, tanpa memandang lokasi sekolah.
Di sisi lain, Ismail mengakui kehadiran sekolah unggulan yang mulai dikembangkan pemerintah kota memiliki tujuan positif, terutama untuk memfasilitasi siswa dengan kemampuan akademik tertentu.
Menurut dia, sekolah unggulan dapat menjadi ruang pengembangan bagi siswa berprestasi agar memperoleh pola pendidikan yang lebih terarah melalui sistem seleksi akademik.
“Anak-anak cerdas dan pintar di Kota Samarinda itu bisa terfasilitasi dengan baik melalui sekolah unggulan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan sekolah unggulan tidak boleh mengorbankan kualitas sekolah umum lainnya. Pemerintah, kata dia, tetap harus memperkuat mutu sekolah reguler agar tidak muncul jurang kualitas pendidikan di tengah masyarakat.
“Kita berharap pemerintah ke depan mengupayakan agar sekolah-sekolah lain punya kualitas yang paling tidak mendekati sekolah unggulan,” katanya.
Selain persoalan kualitas sekolah, Ismail juga menyoroti kesiapan fasilitas pendidikan berbasis teknologi di Samarinda. Ia menilai transformasi pendidikan digital tidak cukup hanya melalui pelatihan guru, tetapi juga harus dibarengi pemerataan sarana penunjang di sekolah.
Menurut dia, pelatihan coding dan digitalisasi bagi tenaga pengajar memang mulai dilakukan. Namun, tantangan terbesar saat ini masih berada pada keterbatasan fasilitas teknologi pendidikan.
“PR besar kita bukan hanya pelatihan gurunya, tapi juga fasilitasnya. Misalnya smart board, dalam satu sekolah baru beberapa ruang yang terpenuhi,” ucapnya.
Ia mengatakan Samarinda perlu bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi, terutama menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diperkirakan akan memperketat persaingan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
Karena itu, Ismail meminta pemerintah daerah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan mutu sekolah, pemerataan fasilitas, dan penguatan kualitas tenaga pengajar agar seluruh anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang berkualitas. (In)
