Industri Perhotelan Kaltim Tertekan Efisiensi Anggaran, Pelaku Usaha Putar Otak Cari Pasar Baru

SAMARINDA, sudutkata.com – Di lobi sebuah hotel di kawasan Samarinda, suasana yang biasanya dipenuhi lalu-lalang peserta rapat dan tamu pemerintahan kini terasa lebih lengang. Deretan kursi di ruang tunggu tampak banyak kosong. Ballroom yang sebelumnya rutin digunakan untuk agenda kementerian, bimbingan teknis, hingga rapat koordinasi, tak lagi seramai tahun-tahun sebelumnya.

Efisiensi anggaran pemerintah yang mulai diterapkan sejak awal 2026 perlahan memberi dampak nyata bagi industri perhotelan di Kalimantan Timur. Pengetatan perjalanan dinas dan pemangkasan kegiatan rapat instansi pemerintah membuat tingkat hunian hotel di koridor Samarinda-Balikpapan ikut tertekan.

Dosen Industri Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda sekaligus praktisi hospitality, Y. Armunanto Somalinggi, menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi industri hotel yang selama ini cukup bergantung pada pasar pemerintahan.

Menurut dia, aktivitas MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition yang biasanya menjadi sumber utama pendapatan hotel berbintang mengalami perlambatan sejak kuartal pertama hingga memasuki kuartal kedua 2026.

“Ketika belanja perjalanan dinas dipangkas, dampaknya langsung terasa terhadap okupansi hotel, terutama hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintahan,” kata Armunanto dalam opininya yang diterima media ini. Sabtu 23/05/2026

Ia menjelaskan, perubahan mulai terlihat sejak implementasi kebijakan efisiensi belanja sektor publik dan penerapan ketat Standar Biaya Masukan (SBM) 2026. Paket rapat full day berkurang, sementara perjalanan dinas lintas kementerian maupun lembaga ikut dibatasi.

Dampaknya bukan hanya dirasakan di kamar hotel, tetapi juga pada aktivitas ruang pertemuan. Banyak ballroom dan meeting room yang sebelumnya padat agenda kini mengalami penurunan pemesanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Januari 2026 tercatat turun hingga 11,10 poin menjadi 51,87 persen. Sementara rata-rata lama menginap tamu domestik masih berada di kisaran 1,53 hari.

Armunanto menyebut pola perjalanan aparatur sipil negara juga mulai berubah. Jika sebelumnya perjalanan dinas identik dengan menginap beberapa malam, kini banyak agenda dilakukan secara singkat.

“Peserta rapat datang pagi hari untuk menghadiri kegiatan di kawasan penunjang IKN, lalu sore harinya kembali pulang untuk menekan biaya penginapan,” ujarnya.

Meski demikian, ia melihat tanda-tanda perbaikan mulai muncul pada Mei 2026. Sejumlah hotel mulai mencatat kenaikan tingkat hunian, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri perhotelan dinilai harus segera mengubah strategi bisnis. Ketergantungan terhadap pasar birokrasi tidak lagi bisa dipertahankan sebagai sumber utama pendapatan.

Armunanto menilai sektor swasta dapat menjadi peluang baru yang lebih potensial. Aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, logistik, hingga konstruksi penunjang Ibu Kota Nusantara dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap akomodasi dan layanan perhotelan.

“Pasar korporasi swasta perlu dibidik lebih agresif sebagai pengganti pasar pemerintahan yang mulai menyusut,” katanya.

Selain membidik sektor korporasi, tren bleisure atau perpaduan perjalanan bisnis dan wisata juga mulai dilirik sebagai strategi baru industri hospitality.

Konsep tersebut memungkinkan tamu bisnis memperpanjang masa tinggal mereka untuk menikmati destinasi wisata lokal setelah menyelesaikan urusan pekerjaan.

Menurut Armunanto, Kalimantan Timur memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung tren tersebut, mulai dari wisata Sungai Mahakam, kawasan mangrove, hingga wisata budaya lokal.

“Hotel bisa bekerja sama dengan operator wisata lokal untuk menawarkan paket perjalanan akhir pekan bagi tamu bisnis,” ujarnya.

Di sisi internal, efisiensi operasional juga menjadi langkah yang mulai diterapkan sejumlah hotel. Pemanfaatan teknologi, penghematan energi, hingga penerapan multi-skilling bagi karyawan dilakukan agar perusahaan tetap mampu bertahan tanpa harus melakukan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

Bagi Armunanto, industri perhotelan Kalimantan Timur sebenarnya bukan pertama kali menghadapi tekanan besar. Saat pandemi Covid-19, sektor hospitality juga sempat mengalami masa sulit sebelum akhirnya perlahan bangkit kembali.

Karena itu, ia menilai situasi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat daya tahan industri melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan.

Menurut dia, pelayanan tetap menjadi kekuatan utama industri hospitality, mulai dari keramahan resepsionis, kenyamanan kamar, hingga kualitas makanan yang disajikan kepada tamu.

“Di tengah tekanan ekonomi, kualitas pelayanan justru menjadi faktor pembeda yang menentukan loyalitas pelanggan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem pariwisata dan perhotelan tetap bergerak.

Potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran, menurut dia, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Karena itu, ia mendorong penyelenggaraan lebih banyak agenda kreatif dan berskala besar pada semester kedua 2026.

“Festival budaya, event olahraga, hingga agenda nasional dan internasional perlu diperbanyak agar pergerakan wisatawan meningkat,” tukasnya.

Armunanto menilai kehadiran kalender event yang terukur dan berkelanjutan akan membantu meningkatkan okupansi hotel sekaligus menggerakkan sektor ekonomi daerah.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, industri perhotelan Kalimantan Timur kini berada pada fase bertahan sekaligus beradaptasi. Bagi para pelaku hospitality, perubahan pola pasar bukan lagi sekadar ancaman, melainkan momentum untuk mencari pijakan baru di tengah pergeseran ekonomi daerah penyangga IKN. (*)