SAMARINDA, sudutkata.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ikut menekan aktivitas industri perhotelan di Samarinda. Hingga September 2026, kontribusi sektor perhotelan terhadap pendapatan daerah tercatat sekitar Rp166 miliar, turun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp200 miliar.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah mengatakan penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya kegiatan pemerintah yang selama ini menggunakan jasa hotel, terutama untuk rapat, pertemuan, dan agenda seremonial.
“Target pendapatan tadi sudah disampaikan juga oleh wali kota, dari tahun 2026 ini sampai September dari segi pendapatan kurang lebih Rp166 miliar,” kata Helmi setelah menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Helmi, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun lalu. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kebijakan pemerintah mengurangi sejumlah kegiatan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
“Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan,” ujarnya.
Helmi mengatakan kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber pasar bagi industri perhotelan. Ketika jumlah kegiatan dikurangi, tingkat pemanfaatan fasilitas hotel ikut terdampak.
“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu sementara ditiadakan,” kata dia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha hotel dan restoran di Samarinda. Industri perhotelan dituntut tidak hanya mengandalkan kegiatan pemerintah untuk menjaga tingkat hunian maupun aktivitas bisnis.
Sementara itu, Ketua BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 Leny Marlina mengatakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi salah satu tantangan utama yang akan dihadapi pengurus baru selama lima tahun ke depan.
“Tentu dengan kepengurusan yang baru ini, tantangan kami ke depannya itu tidak mudah. Apalagi dengan efisiensi anggaran fiskal, baik secara pusat maupun secara daerah,” ujar Leny.
Menurut dia, pelaku usaha perlu mulai memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap agenda pemerintah. Salah satu caranya dengan memperbanyak kegiatan yang digelar secara mandiri.
“Saya mengimbau dan menyerukan kepada seluruh anggota PHRI Kota Samarinda, memang kita jangan terlalu ketergantungan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintah,” katanya.
Leny mendorong anggota PHRI berkolaborasi menciptakan berbagai kegiatan baru yang dapat menarik masyarakat maupun wisatawan datang ke Samarinda. Event mandiri dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga perputaran bisnis hotel dan restoran ketika aktivitas pemerintah menurun.
“Coba kita saling berkolaborasi, membangun inovasi. Misalkan kita bikin kegiatan-kegiatan atau event secara mandiri untuk mendatangkan para pengunjung masuk ke Kota Samarinda,” tandas Leny. (In)
