SAMARINDA, sudutkata.com – Lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disepakati DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda akan menentukan arah sejumlah kebijakan strategis di Kota Tepian. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi menyusun regulasi, melainkan memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan lima Raperda tersebut terdiri atas tiga usulan pemerintah kota dan dua inisiatif DPRD. Seluruhnya telah melewati pembahasan bersama sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2026.
“Ada lima Raperda yang kita sepakati, tiga dari pemerintah kota dan dua inisiatif DPRD. Semuanya sudah melalui pembahasan dan kajian hukum serta sosial,” kata Kamaruddin, kemedia ini , rabu, 11 November 2026.
Kelima regulasi itu mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, satuan pendidikan aman bencana, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), rencana pembangunan industri Kota Samarinda, serta serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.
Menurut Kamaruddin, keberadaan regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan. DPRD berharap aturan yang disepakati tidak berhenti sebagai kelengkapan administrasi pemerintahan.
“Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian pelaksanaan kebijakan dan menjadi pedoman bagi berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Tantangan implementasi lima regulasi itu cukup beragam. Pada sektor lingkungan, misalnya, RPPLH Kota Samarinda dirancang untuk menjadi acuan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang, yakni periode 2025–2054. Persoalan sampah, rehabilitasi lingkungan, penanganan banjir, hingga penyediaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari isu yang perlu ditangani.
Sementara itu, regulasi pembangunan industri diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi non-ekstraktif. Pemerintah kota menyiapkan arah pembangunan industri hingga 2046 dengan mendorong sejumlah sektor unggulan dan penerapan prinsip industri hijau.
Persoalan fasilitas perumahan juga mendapat perhatian. Melalui aturan penyerahan dan pengelolaan PSU, pemerintah diharapkan memiliki kepastian dalam mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang selama ini belum diserahkan pengembang.
Dua regulasi inisiatif DPRD lainnya menyasar pengembangan ekonomi kreatif dan keselamatan di lingkungan pendidikan. Keduanya diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi potensi bencana.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari proses pembentukannya. Pemerintah harus memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Andi Harun juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi Samarinda agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif.
“Kota Samarinda harus melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif tak terbarukan,” kata Andi Harun ke media ini.
Pemerintah kota juga menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, terutama menyangkut pengelolaan fasilitas umum perumahan dan perlindungan lingkungan. Tanpa pengawasan serta kesiapan anggaran, regulasi berpotensi tidak berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Karena itu, DPRD berharap kelima Perda tersebut menjadi instrumen untuk menjawab persoalan perkotaan, bukan sekadar menghasilkan tambahan aturan.
“Kita berharap perda yang disahkan ini tidak hanya administratif, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” Tandas Kamaruddin. (In)
Adapun kelima Perda yang disahkan meliputi:
- Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Inisiatif DPRD)
- Perda Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (Inisiatif DPRD)
- Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2054 (Usulan Pemkot)
- Perda Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda Tahun 2026–2046 (Usulan Pemkot)
- Perda Serah Terima dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Usulan Pemkot) [3, 23–25, 31]
