SAMARINDA, sudutkata.com – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berpotensi mengalami perubahan struktur. DPRD Samarinda kini membahas revisi peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan dan susunan perangkat daerah, termasuk kemungkinan penggabungan sejumlah dinas.
Pembahasan itu dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan perubahan struktur diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan sekaligus menghindari tumpang tindih pekerjaan antarlembaga. Pembahasan tersebut melibatkan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Menurut Samri, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggabungan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan perangkat daerah lain. Alternatifnya mencakup penggabungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau administrasi kependudukan.
Selain itu, urusan pariwisata juga masuk dalam agenda penataan. Bidang tersebut direncanakan dipisahkan dari olahraga dan ditata kembali bersama urusan kebudayaan. Perubahan ini sekaligus berimplikasi terhadap pembagian fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Penyesuaian struktur ini perlu agar pembagian tugas pemerintahan lebih terarah dan tidak tumpang tindih,” kata Samri, Selasa.
Ia menegaskan, penataan kelembagaan bukan ditujukan untuk memperbanyak jumlah dinas. DPRD justru mendorong optimalisasi organisasi yang sudah ada agar setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang lebih terukur.
Rencana tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Sebab, perubahan kelembagaan tidak hanya menyangkut pembagian tugas, tetapi juga konsekuensi biaya operasional dan kebutuhan sumber daya aparatur.
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan perangkat daerah baru harus diimbangi dengan perampingan organisasi lain. Ia mengatakan, pemerintah kota masih mempertimbangkan penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), atau dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Kalau bertambah perangkat daerah, biaya operasionalnya juga akan bertambah. Karena itu, harus ada dinas lain yang dilebur. Kemungkinan DP2KB dengan DP2PA, atau mungkin dengan Dukcapil. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Andi Harun baru-baru ini.
Andi harun juga menekankan bahwa penataan organisasi harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Penempatan setiap urusan pemerintahan perlu disesuaikan dengan rumpun kelembagaan dan nomenklatur yang berlaku, termasuk pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Di sisi lain, Bapemperda DPRD Samarinda masih memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan perubahan perda tersebut. Samri mengatakan pembahasan belum memasuki keputusan final karena setiap opsi perubahan perlu dikaji lebih lanjut sebelum ditetapkan dalam regulasi.
DPRD menargetkan pembahasan raperda tersebut rampung pada akhir 2026. Dengan demikian, perubahan susunan perangkat daerah memiliki landasan hukum yang jelas sebelum diterapkan oleh pemerintah kota.
Penataan itu nantinya akan menjadi ujian bagi Pemkot Samarinda untuk membuktikan bahwa perampingan birokrasi tidak sekadar mengubah nomenklatur dinas, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (In)
