SAMARINDA, sudutkata.com – Penataan kawasan permukiman di Samarinda tak cukup hanya mengandalkan pembangunan rumah. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kawasan hunian berkembang sesuai tata ruang, sekaligus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menangani lingkungan yang masuk kategori kumuh.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Komisi III DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3R).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan regulasi tersebut diperlukan untuk mengarahkan pembangunan perumahan agar tidak berjalan tanpa perencanaan. Keberadaan aturan ini juga diharapkan memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah maupun pengembang dalam mengembangkan kawasan hunian.
Menurut dia, pembangunan perumahan harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
“Perencanaan kawasan perumahan harus terarah, sesuai tata ruang dan aturan yang berlaku. Raperda ini menjadi acuan bagi pemerintah dan pengembang,” kata Abdul Rohim, Rabu, 11 November 2026
Selain mengatur arah pengembangan perumahan, pembahasan Raperda RP3R juga menyentuh persoalan penanganan kawasan permukiman kumuh. Abdul Rohim menilai, penanganan kawasan tersebut membutuhkan kejelasan administrasi, terutama melalui Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan kumuh.
Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar agar wilayah yang memenuhi kriteria dapat diakomodasi dalam program penanganan pemerintah secara formal. Tanpa penetapan yang jelas, upaya penanganan berpotensi terkendala dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Penanganan kawasan kumuh perlu dasar SK penetapan. Kalau sudah ada SK-nya, baru bisa masuk program penanganan secara formal,” ujarnya.
Abdul Rohim juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan lingkungan yang dinilai membutuhkan penanganan. Aspirasi warga diperlukan agar pemerintah dan DPRD memperoleh gambaran mengenai kondisi permukiman di lapangan.
Usulan tersebut dapat disampaikan melalui laporan masyarakat maupun aspirasi yang dihimpun anggota DPRD saat kegiatan reses. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi wilayah sekaligus memperbarui data kawasan permukiman kumuh.
“Masyarakat silakan usulkan wilayahnya kalau memang dinilai kumuh dan butuh perhatian. Nanti kita verifikasi,” katanya.
Abdul Rohim berharap pembahasan Raperda RP3R tidak berhenti pada penyusunan aturan administratif. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian dalam pembangunan perumahan, termasuk mekanisme penanganan kawasan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kita berharap Raperda RP3R ini menghasilkan aturan yang memberi kepastian bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Penataan perumahan yang terencana itu penting untuk kualitas lingkungan Samarinda ke depan,” tutur Abdul Rohim. (In)
