SAMARINDA, sudutkata.com – Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang belum memadai di sejumlah sekolah di Kalimantan Timur menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi sekolah saat ini bukan lagi kekurangan koleksi buku, melainkan keterbatasan ruang perpustakaan yang layak untuk menunjang aktivitas belajar siswa.
Temuan tersebut diperoleh Syahariah saat melakukan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah dalam waktu dekat. Dari hasil peninjauan, ia mendapati banyak koleksi buku yang tidak dapat ditata dengan baik karena kapasitas ruang perpustakaan yang terbatas.
“Ketika kami turun ke lapangan, pihak sekolah menyampaikan kebutuhan penambahan fasilitas perpustakaan. Buku sebenarnya tersedia cukup banyak, tetapi ruangannya tidak memadai sehingga sebagian koleksi harus disimpan di atas lemari,” ujar Syahariah, Selasa (16/06/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan agar siswa memiliki ruang belajar yang nyaman dan representatif.
Ia mengungkapkan, beberapa perpustakaan sekolah yang dikunjunginya memiliki ukuran ruangan yang sempit dengan fasilitas yang terbatas. Kondisi itu dinilai kurang mendukung minat baca maupun proses belajar peserta didik.
“Yang saya temukan bukan kekurangan buku. Justru koleksinya cukup banyak. Namun ruang perpustakaannya kecil, meja dan fasilitasnya juga terbatas. Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat yang lebih nyaman untuk belajar,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mendorong perbaikan fasilitas sekolah melalui program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Syahariah menyebut kolaborasi antaranggota dewan dapat menjadi solusi untuk membantu sekolah yang membutuhkan sarana pendidikan.
“Di Komisi IV kami sepakat, pokir yang dimiliki anggota bisa disinergikan untuk membantu kebutuhan sekolah. Jika digabungkan, manfaatnya tentu akan lebih besar,” jelasnya.
Selain perpustakaan, kebutuhan ruang kelas baru juga menjadi perhatian legislatif. Syahariah berharap pembangunan tambahan ruang belajar dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah, baik melalui APBD murni maupun perubahan anggaran tahun berjalan.
“Penambahan ruang kelas juga sangat penting. Harapannya bisa direalisasikan pada 2026, bahkan jika memungkinkan melalui anggaran perubahan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan saat ini menghadapi tantangan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal yang menurun membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Menurut Syahariah, penurunan kapasitas anggaran daerah cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada ruang fiskal pemerintah.
“Dulu anggaran daerah berada di kisaran Rp24 triliun, sekarang sekitar Rp12 triliun dan masih berpotensi mengalami penyesuaian lagi. Tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan,” tuturnya.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, termasuk penyediaan ruang kelas dan perpustakaan yang layak.
“Yang terpenting adalah memastikan anak-anak kita memiliki fasilitas belajar yang memadai. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” pungkas Syahariah. (iN)
