KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Ribuan titik penerangan jalan di Kutai Timur mulai dipetakan ulang, seperti menyusun kembali “urat cahaya” yang menopang keselamatan dan konektivitas warga. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur kini menginventarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah terbangun di berbagai wilayah setelah kewenangan pengelolaannya resmi berada di bawah Dishub sejak 2025.
Sekretaris Dishub Kutim, Masrianto Suriansyah, menjelaskan pada 2026 pihaknya memusatkan perhatian pada pendataan lokasi dan kondisi fisik seluruh PJU yang sebelumnya dibangun oleh sejumlah perangkat daerah. Inventarisasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh sebelum pemerintah menyusun program pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan lampu jalan baru.
“Tahun ini kami sedang menginventarisasi seluruh PJU yang sudah dibangun sebelumnya, baik lokasi maupun kondisi fisiknya. Ini penting karena sekarang pengelolaan PJU sudah menjadi tugas pokok Dinas Perhubungan,” ujar Masrianto di Kantor Dishub Kutim, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, perubahan kewenangan membuat Dishub Kutim memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola penerangan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, hingga penyusunan kebutuhan penerangan jalan untuk tahun-tahun berikutnya.
Pendataan PJU juga dinilai penting untuk mencegah program pembangunan dilakukan tanpa basis kondisi lapangan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat menentukan titik mana yang membutuhkan perbaikan segera, penambahan lampu, maupun penanganan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
Salah satu perhatian masyarakat selama ini adalah minimnya penerangan di Jalan Poros Sangatta-Bengalon. Namun, Masrianto menegaskan bahwa ruas tersebut berstatus jalan nasional sehingga tidak seluruh fasilitas pendukungnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Untuk infrastruktur jalan nasional, kewenangan berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Balikpapan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara marka, perlengkapan jalan, hingga PJU pada jalan nasional ditangani oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Balikpapan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk Jalan Bengalon, kewenangan PJU bukan di kabupaten. Namun Dishub Kutai Timur tetap melakukan koordinasi intensif dan menyampaikan usulan kepada BPTD Balikpapan maupun Dishub Provinsi agar penerangan jalan di ruas nasional tersebut dapat dibangun,” jelasnya.
Meski terdapat batas kewenangan, Dishub Kutim tetap menyiapkan pembangunan PJU di sejumlah titik yang berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten. Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah akses menuju Pelabuhan Kenyamukan.
Kawasan tersebut dipandang strategis karena akan menopang aktivitas pelabuhan yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Penerangan jalan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas menuju kawasan pelabuhan.
“PJU menuju Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu prioritas karena akan mendukung aktivitas dan operasional pelabuhan nantinya,” kata Masrianto.
Selain akses Pelabuhan Kenyamukan, pembangunan PJU juga direncanakan di Kecamatan Kaliorang. Penempatan lampu di wilayah tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan penerangan jalan pada 2026.
Masrianto mengatakan kebutuhan penerangan di kecamatan lain tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, pembangunan belum dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
“Semua kecamatan menjadi prioritas, hanya saja pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
Melalui inventarisasi menyeluruh dan pembangunan secara bertahap, Dishub Kutim berharap pengelolaan PJU dapat semakin terarah. Upaya tersebut bukan hanya menyangkut pencahayaan jalan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan keselamatan pengguna jalan, penguatan konektivitas antarkawasan, dan dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis di Kutai Timur.(RA/ADV/Kutim)
