SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Menurut Anhar, pemerintah provinsi perlu melakukan analisis ulang yang lebih komprehensif terkait kebutuhan guru di daerah. Pasalnya, saat ini jumlah tenaga pendidik terus berkurang seiring adanya guru yang pensiun maupun meninggal dunia.
“Provinsi saya pikir harus melakukan analisis kembali terkait kebutuhan guru, khususnya di Kalimantan Timur. Memang sekarang banyak kekurangan, apalagi ada guru yang pensiun dan meninggal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kekurangan guru tidak merata di semua bidang, melainkan lebih terasa pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, dan kimia yang hingga kini masih minim tenaga pengajar.
Lebih lanjut, Anhar juga mengingatkan agar kebijakan terkait penutupan program studi (prodi) keguruan tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian mendalam. Ia menilai, kebijakan yang diterapkan secara nasional belum tentu sesuai dengan kondisi di daerah.
“Kalau prodi keguruan mau ditutup, harus ada kajian komprehensif. Jangan sampai analisis di daerah lain diterapkan di Kalimantan Timur, karena kondisi tiap daerah berbeda,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini Samarinda mulai mengalami kekurangan guru akibat perpindahan tenaga pendidik ke daerah lain. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya lulusan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan di bidang tertentu.
Menanggapi dominasi tenaga pengajar dari luar daerah, Anhar menilai hal tersebut tidak menjadi masalah selama seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi. Namun demikian, ia berharap lulusan dari perguruan tinggi lokal seperti Universitas Mulawarman dapat meningkatkan daya saing.
“Ini berbasis kompetensi. Kalau kebutuhan di Samarinda itu guru matematika atau bahasa Inggris, sementara lulusan lokal kurang, mau tidak mau kita ambil dari luar. Tapi kita berharap produk lokal bisa bersaing,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian antara dunia pendidikan, khususnya sekolah kejuruan (SMK), dengan kebutuhan pasar kerja di Samarinda. Menurutnya, jurusan yang tersedia di SMK seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan industri di daerah.
“Seharusnya sekolah kejuruan berdiskusi dengan Disnaker dan pihak terkait agar jurusan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan bisa langsung terserap,” katanya.
Anhar turut menyinggung tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Samarinda, meskipun anggaran daerah cukup besar. Ia menyebutkan, APBD Kota Samarinda mencapai sekitar Rp5,1 triliun dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
Namun demikian, ia menilai perputaran ekonomi dari proyek-proyek besar di daerah belum maksimal dirasakan masyarakat lokal. Hal ini karena sebagian besar tenaga kerja dan material masih didatangkan dari luar daerah.
“Misalnya proyek besar, tenaga kerjanya hampir 90 persen dari luar, material juga dari luar daerah. Akhirnya anggaran besar itu tidak berputar maksimal di Samarinda,” pungkasnya. (mifa)
