Kamis, November 19, 2026
  • Login
SUDUTKATA.COM
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
SUDUTKATA.COM
No Result
View All Result

Perizinan Galian C Bisa 400 Hari, DPRD Kaltim Siapkan Perda MBLB untuk Pangkas Birokrasi

Admin 2 by Admin 2
18 November 2026
in DPRD KALTIM
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun

SAMARINDA, Sudutkata.com – Proses perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur ( Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim.

Pengurusan izin yang dapat memakan waktu hingga ratusan hari dinilai menghambat pelaku usaha, terutama sektor galian C yang memiliki nilai ekonomi berbeda dengan pertambangan batu bara maupun mineral logam.

DPRD Kaltim kini menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pertambangan MBLB untuk memperjelas tata kelola perizinan, pengawasan, hingga pengaturan tarif.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, regulasi tersebut diperlukan setelah sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan MBLB diserahkan kepada pemerintah daerah.

Meski demikian, penyusunan aturan di tingkat provinsi tetap harus memperhatikan ketentuan pemerintah pusat, terutama mengenai tarif jaminan reklamasi dan sejumlah persyaratan teknis pertambangan.

“Regulasinya diserahkan ke daerah, maka dari itu kita sedang menyusun perda. Hanya saja ada beberapa poin yang harus mengacu kepada keputusan pusat, contohnya terkait tarif jaminan reklamasi,” kata Samsun, Selasa 17 November 2026.

Dia menilai proses perizinan MBLB perlu disederhanakan karena karakteristik usaha galian C berbeda dengan pertambangan batu bara dan mineral logam.

Jenis usaha MBLB antara lain mencakup pengambilan pasir, batuan, tanah uruk, dan material konstruksi lainnya. Nilai ekonominya relatif lebih kecil dibandingkan pertambangan berskala besar sehingga persyaratan perizinannya perlu disesuaikan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Samsun berharap perda tersebut dapat memperpendek waktu pengurusan izin melalui penyederhanaan persyaratan dan kepastian waktu pelayanan.

“Harapannya jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat. Persyaratan kita permudah dan waktu kita persingkat. Iklim investasi di bidang MBLB bisa lebih cepat,” ujarnya.

Persoalan lamanya perizinan juga sebelumnya disoroti Pansus MBLB DPRD Kaltim. Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi menyebut proses perizinan yang dikeluhkan pelaku usaha dapat memakan waktu sekitar 400 hari.

Dalam pembahasan pada Agustus 2026, Pansus menyoroti penumpukan berkas perizinan, kepastian waktu pelayanan, pengawasan lapangan, serta penyesuaian tarif MBLB. Pansus juga berencana memasukkan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) ke dalam rancangan regulasi.

Kendati demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh mengabaikan pengawasan lingkungan. Pemerintah daerah tetap harus memastikan kegiatan penambangan memiliki dokumen dan persyaratan lingkungan yang sesuai.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan MBLB berada pada pemerintah provinsi berdasarkan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah, sedangkan pemungutan pajak MBLB merupakan kewenangan kabupaten/kota menurut ketentuan yang berlaku. (Adv)

Dibaca 654
Tags: DPRD KaltimMuhammad SamsunPansus MBLB
Previous Post

Guru dan Fasilitas Sekolah Belum Merata, Wilayah Pedalaman Kaltim Masih Butuh Perhatian

Next Post

Pemkot Samarinda Protes Pemangkasan Opsen Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Hak Daerah

Next Post
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo

Pemkot Samarinda Protes Pemangkasan Opsen Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Hak Daerah

DAD Kaltim Minta Gakkum Kehutanan Libatkan Lembaga Adat Sebelum Penertiban

DAD Kaltim Minta Gakkum Kehutanan Libatkan Lembaga Adat Sebelum Penertiban

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Layanan Iklan Hubungi: +62 896 5288 8884 Email: inisudutkata@gmail.com

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In