Jabatan Bukan Tempat Mencari Nyaman, Rudy Mas’ud Tekankan Kinerja Pejabat Pemprov Kaltim

SAMARINDA, sudutkata.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 43 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (28/9/2026).

Dalam pelantikan itu, sejumlah posisi strategis turut diisi, termasuk jabatan kepala perangkat daerah serta jajaran manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah.

Rudy menegaskan, jabatan pemerintahan bukan sesuatu yang dapat dipandang sebagai hak ataupun sarana untuk memperoleh kenyamanan.

“Jabatan bukanlah hadiah, jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab sekaligus juga ujian,” kata Rudy dalam sambutannya.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program kerja yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Rudy, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator maupun pengawas harus bekerja sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan. Setiap kebijakan dan program daerah, kata dia, harus dijalankan dengan orientasi pada hasil.

“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan. Kami membutuhkan pejabat yang cepat mengambil keputusan, berani bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalah ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.

Rudy juga mengingatkan agar mekanisme birokrasi tidak dijadikan alasan untuk memperlambat penyelesaian persoalan di lapangan.
Ia menetapkan tiga prinsip yang harus menjadi pegangan para pejabat, yakni integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme.

Dalam konteks tersebut, Rudy menekankan bahwa loyalitas kepada pimpinan tidak dimaknai sebagai sikap sekadar mengikuti atau menyenangkan atasan. Loyalitas, menurutnya, harus diwujudkan dengan menjalankan organisasi sesuai aturan sekaligus memastikan target pemerintahan tercapai.

“Loyalitas bukan berarti asal menyenangkan pimpinan. Loyalitas adalah menjalankan organisasi dengan benar, menjaga aturan dan memastikan target pemerintah tercapai,” ujarnya.

Rudy menyampaikan bahwa kinerja pejabat akan menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi ke depan. Kemampuan mengeksekusi program juga akan menjadi bagian dari penilaian terhadap pejabat yang telah diberi amanah.

Ia mengatakan pejabat yang mampu bekerja dan menghasilkan capaian akan memperoleh ruang yang lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, pejabat yang dinilai lamban dalam menjalankan tugas maupun menggunakan kewenangan secara tidak semestinya akan dievaluasi.

“Mulai hari ini kami akan melihat kinerja kerja, bukan kinerja pakai laporan. Yang berinvestasi, yang bekerja, yang cepat dalam eksekusi akan kita berikan ruang yang lebih besar. Yang lamban dalam eksekusi akan kita evaluasi,” katanya.

Karena itu, Rudy meminta birokrasi Pemprov Kaltim tidak membangun pola kerja yang hanya menunggu instruksi.
Ia menginstruksikan para pejabat segera mengambil langkah ketika menemukan persoalan dan tidak membiarkan masalah berkembang menjadi lebih besar.

“Jangan tunggu diperintah untuk bekerja dan jangan tunggu masalah menjadi besar baru bergerak,” katanya.

Menurut Rudy, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang cepat, bersih, responsif dan berorientasi pada hasil.

Rudy menjelaskan, penempatan pejabat yang dilantik juga merupakan bagian dari penerapan sistem manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Pengisian jabatan, kata dia, tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan administratif, tetapi juga melihat kompetensi, kinerja, potensi, integritas dan kebutuhan organisasi.

“Penempatan pejabat pada hari ini merupakan implementasi dari sistem merit yang berbasis manajemen talenta. Artinya, setiap penugasan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, integritas dan kebutuhan organisasi,” jelas Rudy.

Melalui pendekatan tersebut, Pemprov Kaltim berupaya membangun pembinaan karier ASN yang lebih terencana, objektif, transparan dan berkelanjutan.

Ia mengatakan pelantikan juga dilakukan untuk menjawab kebutuhan organisasi, khususnya sejumlah jabatan yang sebelumnya masih mengalami kekosongan.

Percepatan pengisian jabatan diperlukan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Karena proses administrasi kalau ditunggu lama, sementara kita sudah membutuhkan untuk organisasi, akan terjadi kekosongan-kekosongan dalam organisasi. Salah satunya segera harus kita melaksanakan rolling, wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya,” ujarnya.

Selain kompetensi dan profesionalisme, Rudy meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik dengan pimpinan, bawahan maupun perangkat daerah lainnya.

Ia mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak bekerja secara terpisah dengan mengedepankan kepentingan sektoral masing-masing.

“Kita bekerja dalam satu pemerintahan dan satu tujuan. Karena itu, ego sektoral harus kita kurangi dan semangat kolaborasi harus kita perkuat,” kata Rudy.

Rudy juga mengajak seluruh pejabat memperkuat soliditas korps ASN Pemprov Kaltim sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan semata-mata terletak pada posisi yang ditempati, melainkan pada pekerjaan yang dilakukan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya ukuran tugas kita bukan semata-mata jabatan. Yang kita lihat adalah apa yang kita kerjakan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang menempati posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim antara lain:

1. Drs. Andi Muhammad Ishak sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
2. dr. Jaya Mualimin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dr. Dasmiah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. dr. Ariesanty Irawaty Marhabang sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS).
5. Rosjidah Rahmawati sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
6. dr. Nurliana Adriati Noor sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan organisasi Pemprov Kaltim untuk memastikan kebutuhan jabatan terisi dan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai target pelayanan kepada masyarakat. [iN]