SAMARINDA, suutkata.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengkritik karut-marut akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak boleh lagi dijalankan sekadar sebagai formalitas serapan anggaran, melainkan harus diarahkan secara presisi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Abdul Rohim, validitas data penerima manfaat menjadi hulu dari keberhasilan intervensi ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah. Jika basis data yang digunakan keliru, skema bantuan modal maupun logistik dipastikan bakal salah sasaran dan gagal mendongkrak derajat hidup warga miskin.
“Kita sering dengar keluhan bantuan tidak sampai ke yang berhak. Ini terjadi karena basis datanya belum rapi. Program bantuan sosial harus menyentuh warga yang betul-betul membutuhkan, bukan yang hanya tercatat di atas kertas,” ujar Abdul Rohim, Kamis.
Efektivitas Anggaran dan Indikator Capaian
Politikus Samarinda ini menjelaskan bahwa ketepatan sasaran bansos bukan sekadar persoalan keadilan sosial, melainkan juga menyangkut efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketika intervensi finansial mendarat di kelompok yang tepat, dampaknya dinilai akan langsung linear terhadap perbaikan ekonomi keluarga, penguatan gizi untuk mencegah stunting, hingga keberlanjutan akses pendidikan anak.
Oleh sebab itu, Abdul Rohim mendesak Pemerintah Kota Samarinda segera merombak sistem pemantauan dan mengevaluasi seluruh program sosial yang tengah berjalan secara berkala. Verifikasi lapangan secara faktual harus dilakukan berkala dengan melibatkan rukun tetangga (RT), kelurahan, hingga lembaga pendataan independen demi menjamin objektivitas.
“Harus ada indikator capaian yang jelas pada setiap program agar pemerintah bisa mengukur apakah intervensi yang dilakukan berhasil menurunkan angka kemiskinan atau hanya sekadar menyalurkan bantuan,” kata Abdul Rohim.
Ia juga mewanti-wanti agar program jaring pengaman sosial ini tidak menjadi proyek rutin tanpa target graduasi yang jelas bagi warga miskin.
“Ketepatan sasaran tidak hanya soal keadilan, tetapi juga menyangkut efektivitas anggaran,” pungkasnya. (IN)
