SAMARINDA, sudutkata.com – Ketua Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Timur (Kaltim) H. Salman Farasi menilai hilirisasi menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Menurut Salman, selama ini sektor-sektor unggulan Kaltim seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, crude palm oil (CPO), serta sektor agroindustri masih didominasi pengiriman bahan baku tanpa pengolahan lanjutan di daerah.
“Yang menjadi persoalan selama ini adalah sebagian besar masih diekspor dalam bentuk barang mentah. Produksinya di Kaltim, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain,” kata Salman usai pelantikan pengurus BPW HIPKA Kalimantan Timur periode 2025–2030 di Samarinda, Rabu, 17/06/2026.
Menurut dia, sejumlah daerah di luar Pulau Jawa mulai mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Namun, Kaltim yang memiliki sumber daya alam melimpah justru dinilai masih tertinggal dalam pengembangan sektor tersebut.
Padahal, kata Salman, hilirisasi dapat menciptakan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri pendukung, jasa, logistik hingga penyerapan tenaga kerja.
“Hilirisasi itu bukan hanya bicara industri besar. Ketika dilakukan dari hulu sampai hilir, seluruh rantai ekonomi akan bergerak,” ujarnya.
Karena itu, HIPKA Kaltim berencana menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pengembangan industri hilir yang terintegrasi dengan sektor-sektor unggulan daerah.
Salman mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Ia mencontohkan rencana konversi energi batu bara menjadi sumber energi alternatif yang selama ini masih sebatas wacana dan belum terealisasi secara optimal.
Menurut Salman, pemerintah perlu mulai mempersiapkan sektor-sektor pengganti untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang.
“Kita harus memikirkan ekonomi alternatif sejak sekarang. Jangan sampai ketika sektor tertentu turun, dampaknya langsung terasa besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” katanya.
Salman memperkirakan penurunan aktivitas sektor pertambangan maupun komoditas unggulan lainnya dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur apabila tidak diimbangi pengembangan sektor baru.
Selain hilirisasi, HIPKA juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurut Salman, salah satu tantangan yang masih dihadapi daerah adalah ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar Kalimantan Timur.
Ia mencontohkan kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebagian masih bergantung pada daerah lain. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik tinggi dan harga bahan baku menjadi fluktuatif.
Karena itu, HIPKA mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar produk pangan lokal dapat disimpan lebih lama dan harga tetap stabil.
“Kita jauh dari sentra produksi. Kalau tidak ada sistem penyimpanan yang memadai, harga mudah bergejolak dan rantai pasok menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Menurut Salman, keberadaan infrastruktur penyimpanan akan membantu menjaga kualitas produk sekaligus memperkuat ketahanan pasokan pangan daerah.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang mengganggu aktivitas produksi dapat berdampak pada rantai pasok usaha secara keseluruhan.
Karena itu, HIPKA berupaya membangun model kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, organisasi pengusaha, badan usaha milik daerah, hingga sektor swasta dalam satu ekosistem ekonomi.
“Kita ingin semua pihak memiliki visi yang sama. Kalau ada produksi jagung misalnya, harus ada yang menyerap. Jangan sampai petani rugi karena harga jatuh akibat tidak ada pasar,” katanya.
Salman menyebut fungsi utama HIPKA ke depan adalah menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kepentingan usaha sehingga persoalan-persoalan bisnis dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Hal itu pula yang melatarbelakangi penandatanganan nota kesepahaman antara HIPKA dengan sejumlah organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut dia, kolaborasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk program-program teknis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ekonomi di Kaltim
“Kita ingin potensi ekonomi daerah ini dikelola oleh pelaku usaha daerah sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Selain fokus pada sektor industri dan investasi, HIPKA Kaltim juga menyiapkan program penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salman mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah komunitas dan forum UMKM untuk mempercepat digitalisasi usaha.
Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan basis data UMKM secara digital yang terintegrasi dengan sistem pemasaran dan pelatihan usaha.
Menurut dia, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi harus mencakup penguatan manajemen usaha, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produksi.
“Dalam bisnis ada empat hal yang harus diperkuat, yaitu akses pembiayaan, manajemen usaha, pemasaran, dan produksi. Kalau empat hal itu berjalan, UMKM akan naik kelas,” kata Salman.
Ia juga mendorong pembentukan sistem pendampingan atau coaching bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar memperoleh bimbingan yang berkelanjutan dalam mengembangkan usaha.
Ke depan, HIPKA Kaltim akan memposisikan diri sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, pemerintah, maupun pasar.
Salman menegaskan kepengurusan HIPKA periode 2025–2030 tidak ingin berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Menurut dia, sejak sebelum pelantikan, sejumlah pengurus telah terlibat dalam berbagai kerja konkret yang berkaitan dengan pengembangan rantai pasok dan peluang investasi di daerah.
“Kami ingin HIPKA hadir memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Kalau organisasi mampu menghadirkan peluang ekonomi dan bisnis, anggota akan merasakan manfaat langsung dan organisasi juga bisa tumbuh secara mandiri,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan organisasi juga akan dilakukan secara profesional dan berbasis sistem digital guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan.
“Bagi kami, pelantikan bukan akhir, melainkan titik awal untuk bekerja. Yang terpenting adalah tindak lanjut dan program nyata yang bisa dirasakan pelaku usaha di Kaltim,” pungkas Salman. (Mifa)
