SAMARINDA, sudutkata.com – Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang menembus 6,22 persen atau tertinggi di Kalimantan Timur pada 2026, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah laju ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? DPRD Samarinda menilai angka pertumbuhan yang tinggi belum tentu sejalan dengan kondisi riil pelaku usaha dan warga yang masih menghadapi tekanan biaya hidup serta meningkatnya ongkos usaha.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Namun, menurut dia, keberhasilan itu belum cukup jika manfaatnya belum menyentuh sebagian besar masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Samarinda memang masih menunjukkan angka yang baik dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Tetapi kita juga harus melihat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di lapangan,” kata Sani.
Ia menilai sejumlah sektor usaha masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya berasal dari meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap biaya operasional pelaku usaha.
Menurut Sani, kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya ongkos logistik. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha skala kecil yang bergantung pada distribusi bahan baku maupun pemasaran produk.
Akibatnya, biaya produksi meningkat dan pelaku usaha harus melakukan berbagai penyesuaian agar usaha mereka tetap berjalan.
“Kenaikan biaya operasional membuat aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat tidak bergerak secepat sebelumnya. Banyak pelaku usaha yang harus melakukan penyesuaian agar usahanya tetap bertahan,” ujarnya.
Sani mengatakan dampak paling terasa dialami sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini dinilai paling rentan ketika terjadi kenaikan biaya produksi dan harga bahan baku.
Menurut dia, sebagian pelaku UMKM terpaksa mengurangi kapasitas produksi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Sebagian lainnya melakukan efisiensi di berbagai sektor agar tidak mengalami kerugian lebih besar.
“Banyak pelaku UMKM yang harus mengurangi kapasitas produksi. Ada yang melakukan efisiensi tenaga kerja, ada juga yang kesulitan memenuhi permintaan pasar karena biaya bahan baku terus meningkat,” katanya.
Selain persoalan biaya usaha, DPRD juga menyoroti kondisi fiskal Pemerintah Kota Samarinda yang mengalami penurunan pada tahun anggaran 2026.
Sani menyebut berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat membuat kapasitas keuangan daerah menyusut dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 total anggaran daerah berada di kisaran Rp5,8 triliun, maka pada 2026 nilainya turun menjadi sekitar Rp3,18 triliun.
Penurunan anggaran tersebut, menurut dia, menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan ruang fiskal yang lebih sempit, pemerintah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja daerah.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat mengelola anggaran. Belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Sani.
Ia menegaskan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus menghasilkan dampak nyata, terutama pada sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Sani tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Samarinda dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut dia, struktur ekonomi daerah masih cukup kuat karena ditopang oleh konsumsi masyarakat yang relatif terjaga dan pertumbuhan sejumlah sektor strategis.
Ia juga menilai berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini cukup membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan biaya dan keterbatasan fiskal.
“Upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah patut diapresiasi. Struktur ekonomi Samarinda masih cukup kuat dan ditopang oleh konsumsi masyarakat serta sektor-sektor strategis yang terus tumbuh,” katanya.
Bagi DPRD Samarinda, tantangan terbesar ke depan bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka statistik yang tercatat dalam laporan ekonomi, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. (In)
