SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr Sani Bin Husain, menyampaikan kekecewaannya atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
Politikus Fraksi PKS itu menyoroti waktu pengumuman kenaikan harga yang dilakukan pada malam hari. Menurut dia, masyarakat seolah tidak memiliki ruang untuk bersiap menghadapi perubahan tersebut.
“Saya kecewa dengan kenaikan BBM ini, apalagi dilakukan tengah malam saat masyarakat sedang beristirahat. Kebijakan seperti ini tentu akan berdampak luas karena BBM menjadi komponen penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari,” kata Sani ke media ini, jumat.
Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada Pertamax. Harga BBM jenis tersebut naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau bertambah hampir Rp4.000 per liter.
Meski memahami bahwa harga BBM dipengaruhi dinamika pasar energi global, Sani menilai pemerintah pusat tetap harus menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Menurut dia, ada dua hal yang harus segera menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta tidak melakukan penyesuaian harga secara mendadak dan sporadis. Ia menilai kenaikan harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan diikuti skema perlindungan yang jelas bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga tidak boleh dilakukan secara sporadis. Harus bertahap dan disertai skema perlindungan yang jelas. Ini bukan sekadar soal harga, tetapi soal keberlangsungan hidup rakyat,” ujarnya.
Sani mengatakan kelompok masyarakat menengah juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Selama ini, kata dia, kelompok tersebut sering kali tidak masuk kategori penerima bantuan, tetapi tetap terdampak ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Masyarakat menengah juga warga negara yang harus dilindungi. Jangan seluruh beban kebijakan ini dipikul oleh mereka,” kata dia.
Hal kedua yang menjadi sorotan adalah jaminan ketersediaan BBM bersubsidi. Sani memperkirakan akan terjadi perpindahan konsumen dalam jumlah besar dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi setelah kenaikan harga Pertamax.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan stok Pertalite dan Biosolar tetap aman di seluruh daerah.
“Pemerintah harus menjamin ketersediaan Pertalite dan Biosolar. Sangat mungkin terjadi migrasi besar-besaran pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi,” ujarnya.
Menurut Sani, lonjakan permintaan berpotensi menimbulkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama jika sistem pengawasan dan pembatasan pembelian BBM subsidi belum berjalan optimal.
“Masyarakat nantinya akan berebut BBM subsidi di SPBU. Sementara skema pembatasan pembelian yang selama ini dirancang pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif,” kata dia.
Di akhir, Sani mengaku menyadari bahwa suaranya mungkin tidak akan berpengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Namun sebagai wakil rakyat di daerah, ia merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan keresahan yang dirasakan masyarakat.
“Mungkin apa yang saya sampaikan ini seperti pungguk merindukan bulan. Mungkin hanya seperti debu yang tidak berarti bagi para pengambil kebijakan di Jakarta, namun saya memiliki prinsip untuk menyuarakan kegelisahan warga yang saya wakili. Untuk itulah saya dipilih oleh masyarakat, dan suara mereka harus tetap saya sampaikan,” tutur Sani. (In)
