Kesejahteraan Guru Swasta Dinilai Jadi Penentu Mutu Pendidikan di Samarinda
susana belajar mengajar. (ft.sk)
SAMARINDA, sudutkata.com – Kesejahteraan guru swasta di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menilai masih banyak guru swasta menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Kota atau UMK, padahal mereka memegang peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan daerah.
Sorotan itu disampaikan Ismail usai menghadiri kegiatan Launching Karya dan Berbagi Praktik Baik Pendidikan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Aula Lantai 4 Disdikbud Samarinda, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang sejahtera dinilai akan lebih nyaman menjalankan proses belajar mengajar sehingga berdampak langsung pada kualitas pendidikan di sekolah.
“Kalau kita berbicara kualitas mutu pendidikan, salah satu di antaranya ditunjang dari kesejahteraan guru,” kata Ismail.
Ia menjelaskan kondisi guru di sekolah negeri relatif lebih baik karena telah mendapat dukungan sertifikasi dan sejumlah insentif dari pemerintah. Namun, situasi berbeda masih dialami banyak guru di sekolah swasta.
Ismail mengungkapkan masih terdapat guru swasta di Samarinda yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Nilai itu jauh dari UMK Samarinda yang kini berada di kisaran Rp3,7 juta.
“Tidak sedikit guru-guru swasta yang gajinya masih di bawah satu juta rupiah,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan. Tekanan ekonomi yang dihadapi guru berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kualitas mengajar di ruang kelas.
“Ketika gurunya sejahtera, gurunya nyaman, maka proses belajar mengajar di sekolah juga akan nyaman dan berdampak baik bagi siswa,” ucapnya.
Karena itu, Ismail meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga memberi perhatian lebih kepada guru swasta, khususnya tenaga honorer.
Ia mendorong agar berbagai insentif pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dirasakan lebih merata oleh guru swasta sehingga kesejahteraan mereka ikut meningkat.
Selain persoalan kesejahteraan, Ismail juga menyoroti pentingnya kemudahan administrasi bagi guru untuk memperoleh Pendidikan Profesi Guru atau PPG serta sertifikasi.
Menurut dia, akses yang lebih mudah terhadap program sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan guru swasta.
“Guru-guru swasta juga harus dipermudah urusan administratif untuk PPG dan sertifikasinya supaya kesejahteraannya meningkat,” katanya.
Ia menilai pembangunan pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya berbicara mengenai fasilitas sekolah maupun kurikulum. Perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat.
“Guru adalah pondasi pembangunan sumber daya manusia. Kalau kesejahteraan mereka diperhatikan, maka itu menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan di Samarinda,” ujar Ismail. (in)
