Komisi II DPRD Samarinda Soroti CSR Perbankan dan Dorong Kredit UMKM Tanpa Jaminan
SAMARiNDA, sudutkata.com – Rapat Hearing Komisi II DPRD Kota Samarinda terkait audiensi bidang keuangan dan ekonomi digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Kamis (7/5/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi didampingi sekretaris dan anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto serta Viktor Yuan bersama pihak Bank Mandiri KCP Samarinda Kesuma Bangsa.
Usai rapat, Iswandi menyampaikan bahwa Komisi II menyoroti sejumlah persoalan, khususnya terkait kontribusi perbankan terhadap pembangunan Kota Samarinda melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, bank-bank yang menghimpun dana dan beraktivitas di Samarinda seharusnya memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan kota, bukan hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata.
“Kalau Mandiri kan termasuk penempatan dana deposito pemerintah kota. Yang pertama kami tanyakan terkait CSR mereka, karena selama ini saya lihat kontribusi perbankan selain BPD belum terlalu terlihat,” ujarnya kepada awak media.
Ia mencontohkan pembangunan fasilitas publik maupun ikon kota yang menurutnya dapat didukung langsung oleh sektor perbankan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan APBD.
“Misalnya pembangunan taman atau proyek monumental kota. Seperti patung pesut itu sebenarnya bisa saja dibangun oleh satu bank melalui CSR. Kalau ada lima sampai enam bank, bisa ada lima sampai enam proyek besar yang tidak perlu dibiayai APBD,” katanya.
Iswandi menilai pola pikir pembangunan harus mulai lebih terbuka dan kreatif dengan melibatkan dunia usaha sebagai mitra pembangunan daerah.
“Kita harus berpikir out of the box. Tidak bisa semua mengandalkan APBD,” tegasnya.
Selain persoalan CSR, Komisi II juga mendalami program kredit yang dapat langsung menyentuh pelaku usaha mikro dan kecil di Samarinda. Dalam hearing tersebut, pihak perbankan disebut menawarkan skema kredit hingga Rp100 juta tanpa jaminan.
“Tadi ada kredit Rp100 juta tanpa jaminan. Nanti akan kami dalami lagi mekanisme dan sistemnya. Kalau memang cocok, bisa diarahkan kepada pelaku usaha binaan Dinas Perdagangan maupun koperasi,” jelasnya.
Komisi II juga membedah laporan keuangan terkait penempatan dana pemerintah kota di sejumlah bank. Iswandi menilai perhitungan keuntungan tidak hanya dilihat dari selisih bunga deposito, tetapi juga manfaat lain yang diberikan bank kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
“Ada selisih bunga dengan BPD, mungkin sekitar setengah persen. Tapi kalau BPD bisa memberikan CSR lebih besar, misalnya sampai Rp1 miliar dalam bentuk pembangunan atau bantuan lain, itu juga harus dihitung sebagai manfaat,” ungkapnya.
Menurutnya, kontribusi non-finansial seperti pembangunan fasilitas publik tetap memiliki nilai besar bagi masyarakat Samarinda.
“Jangan semua dihitung dengan uang saja. Feedback lain kepada masyarakat juga penting,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Iswandi turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian inflasi daerah. Ia menyebut capaian Samarinda yang beberapa kali berada di peringkat dua dan tiga nasional merupakan hasil kerja sama berbagai pihak.
“Yang penting itu bagaimana inflasi tetap terjaga karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kami apresiasi pemerintah kota bersama Bulog, Bank Indonesia, pelaku usaha dan semua pihak terkait,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya penghargaan dengan nominal sekitar Rp3 miliar yang diterima Pemerintah Kota Samarinda atas capaian tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci penggunaan dana penghargaan tersebut.
“Nanti kita tanyakan uang itu untuk apa, apakah untuk pembangunan atau bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Politisi Fraksi PDIP tersebut menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota secara objektif. Menurutnya, kritik yang diberikan DPRD merupakan bagian dari upaya perbaikan pembangunan Kota Samarinda.
“Kalau wali kota bagus, kami apresiasi dan dukung. Kalau ada yang kurang bagus, kami kritisi. Kritik itu bukan menjatuhkan personal, tapi untuk perbaikan Kota Samarinda,” pungkasnya.
