SAMARINDA, sudutkata.com – Kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda, Mandala Rizky Syaputra (16), yang diduga berawal dari gangguan kesehatan akibat penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan, menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang dinilai sebagai bentuk kelalaian bersama.
Saat dikonfirmasi awak media, Kamis (7/5/2026), Puji mengaku belum dapat memastikan kebenaran kronologi secara utuh karena informasi yang beredar masih simpang siur dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, RT, hingga tim relawan dan dinas terkait.
“Kalau saya pribadi, sangat menyesalkan kejadian ini terjadi di Kota Samarinda. Terlepas itu kewenangan provinsi karena SMK, tetap saja ini warga Samarinda,” ujarnya.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan lemahnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar korban. Ia menilai, keberadaan Dasawisma, RT, hingga lingkungan tetangga seharusnya mampu mendeteksi lebih awal kondisi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun kesehatan.
Puji menyoroti pentingnya administrasi kependudukan sebagai akses utama memperoleh bantuan sosial dan layanan kesehatan. Ia menduga korban dan keluarganya belum terdata secara optimal karena persoalan administrasi, termasuk status KTP dan domisili.
“Kalau warga tidak melapor, tidak mengurus administrasi kependudukan, akhirnya hak-hak sosialnya juga hilang. Padahal pemerintah punya banyak program bantuan, BPJS, bantuan sembako, pendidikan, dan lain-lain,” katanya.
Ia juga mempertanyakan peran pihak sekolah dalam mendeteksi kondisi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi maupun kesehatan. Menurutnya, wali kelas, komite sekolah, hingga kepala sekolah semestinya dapat mengetahui kondisi peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus.
“Fungsi komite sekolah, wali kelas, kepala sekolah itu harus berjalan. Kalau ada anak yang kesulitan, biasanya satu kelas bisa bergerak membantu. Tapi ini sampai terjadi seperti ini,” ucapnya.
Selain itu, Puji menilai seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral atas kejadian tersebut, termasuk pemerintah, lingkungan masyarakat, sekolah, hingga keluarga korban sendiri.
“Ini bukan hanya kesalahan pemerintah. Semua bertanggung jawab. Tetangga, RT, sekolah, bahkan kita semua sebagai masyarakat juga harus introspeksi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan, terutama bagi warga pendatang yang tinggal di Samarinda namun belum mengurus perpindahan data kependudukan.
Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami bahwa dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai layanan sosial dari pemerintah.
“Orang-orang terlantar yang tidak terayomi negara biasanya karena administrasinya tidak jelas. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Puji turut menyinggung kondisi anak-anak di wilayah pinggiran Samarinda, seperti kawasan Batu Cermin dan Batu Besaung, yang menurutnya masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Ia berharap kasus meninggalnya Mandala menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak ada lagi anak-anak di Samarinda yang luput dari perhatian lingkungan maupun pemerintah.
“Harapan saya jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Kita semua punya tanggung jawab untuk saling peduli, terutama terhadap anak-anak yang seharusnya masih punya masa depan panjang,” pungkasnya. (mifa)
