SAMARINDA, Sudutkata.com – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pertambangan masih menjadi tantangan dalam membangun struktur ekonomi yang lebih beragam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi daerah.
Kaltim tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas pengambilan sumber daya alam. Daerah perlu memiliki industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kita ini industri ekstraktif, ngambil duitnya bukan kita,” ujarnya, Jumat 20 November 2026.
Data perekonomian menunjukkan tantangan tersebut masih besar. Berdasarkan data BPS yang disampaikan Pemprov Kaltim, sektor pertambangan dan penggalian masih menyumbang 35,08 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada triwulan III 2026.
Sementara itu, industri pengolahan berada di posisi kedua dengan kontribusi 20,16 persen. Sektor konstruksi menyumbang 11,31 persen dan pertanian 9,18 persen.
Bank Indonesia (BI) Kaltim juga mencatat kontribusi pertambangan terhadap PDRB mulai menurun. Porsinya turun dari 45,5 persen pada awal 2023 menjadi 42,5 persen pada 2026. Meski demikian, sektor pertambangan masih memiliki peran besar dalam perekonomian daerah.
Sigit menilai perubahan struktur ekonomi tersebut harus diikuti kesiapan tenaga kerja lokal. Ia menyinggung program Gratispol yang digulirkan Pemprov Kaltim sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan masyarakat.
Namun, peningkatan pendidikan tidak boleh berhenti pada penyediaan kesempatan belajar. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki peluang untuk bekerja maupun membuka usaha baru.
“Bukan hanya kita sebagai pekerja, tapi membuka lapangan pekerjaan yang baru,” katanya.
Selain persoalan industri, Sigit turut menyoroti pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap daerah penghasil yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi nasional.
Perjuangan mendapatkan hak daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) perlu terus dilakukan. Sigit juga mendapat informasi bahwa dana DBH yang sebelumnya kurang disalurkan mulai masuk secara bertahap.
“Informasinya ini ada DBH kita yang kurang salur, pelan-pelan masuk,” tandasnya. (Adv)



