SAMARINDA, Sudutkata.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 terancam berlangsung terburu-buru setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru ditandatangani pada 19 November 2026.
Keterlambatan tersebut menyisakan waktu hanya 11 hari sebelum batas akhir pengesahan APBD pada 30 November 2026. Situasi ini dikhawatirkan mempersempit ruang pembahasan program dan kegiatan, termasuk kesempatan anggota DPRD memahami secara menyeluruh anggaran yang akan ditetapkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, mempertanyakan molornya penandatanganan kesepakatan tersebut. Padahal, berdasarkan catatan pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Juli 2026, penandatanganan KUA-PPAS telah dijadwalkan pada 4 Agustus 2026.
Artinya, terdapat jeda lebih dari tiga bulan dari jadwal yang sebelumnya disepakati hingga dokumen tersebut akhirnya ditandatangani.
“Menjadi pertanyaan buat kami, kenapa ini terkesan molor? Apalagi batas akhir pengesahan APBD itu 30 November,” kata Darlis usai Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Persoalannya, penandatanganan KUA-PPAS bukan akhir dari proses penganggaran. Masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pembahasan lanjutan antara Banggar dan TAPD.
Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim juga telah dijadwalkan melaksanakan kegiatan reses hingga 26 November 2026. Agenda tersebut membuat waktu efektif untuk membahas APBD semakin terbatas sebelum tenggat pengesahan.
Darlis khawatir kondisi ini membuat pembahasan anggaran tidak berjalan secara mendalam. Akibatnya, sejumlah program berpotensi masuk dalam APBD tanpa melalui pembahasan yang dipahami secara utuh oleh seluruh anggota dewan.
“Jangan heran kalau kemudian nanti akan banyak kegiatan-kegiatan APBD yang anggota DPRD tidak tahu. Nah, itu kan sangat berbahaya,” tegasnya.
Menurut Darlis, persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan jadwal administratif. Ruang pembahasan yang sempit dapat mengurangi kesempatan DPRD menjalankan fungsi anggaran secara optimal, terutama dalam menelaah program, kebutuhan belanja, dan prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dibahas secara terbuka dan melibatkan anggota DPRD agar keputusan anggaran tidak hanya mengejar penyelesaian administrasi.
Darlis meminta keterlambatan ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD agar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya tidak kembali mengalami persoalan serupa.
“Jangan sampai penandatanganan KUA-PPAS molor seperti ini, sehingga ruang untuk pembahasan secara bersama itu menjadi sempit, bahkan hilang,” tukasnya. (Adv)


