SAMARINDA, sudutkata.com – Sebanyak 54 warga Perumahan Prambanan Mansion di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Samarinda, menghadapi ketidakpastian atas kepemilikan rumah mereka. Sengketa pembayaran tanah antara pengembang dan ahli waris pemilik lahan kini berdampak pada warga yang mengaku telah membeli dan menyelesaikan kewajiban pembayaran rumah.
Ketua RT 004 Loa Bakung juga selaku pemilik unit, Bambang Bayu Murti, mengatakan warga tidak memiliki persoalan pembayaran langsung dengan ahli waris. Menurut dia, transaksi pembelian rumah telah dilakukan melalui pengembang, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Karena itu, Bambang menilai kewajiban pengembang kepada pemilik tanah sebelumnya tidak semestinya dibebankan kembali kepada masyarakat.

“Jadi sebenarnya pokok perkaranya itu, bahwa warga tidak mempunyai masalah hukum ini. Justru yang jadi permasalahan itu adalah developer dengan pemilik tanah,” kata Bambang, Senin.
Ia menyebut berdasarkan informasi yang pernah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, pengembang telah membayarkan sekitar Rp 2 miliar dari total kewajiban yang diperkirakan mencapai Rp 16,5 miliar.
Meski tidak mengetahui secara pasti seluruh riwayat transaksi tersebut, Bambang berpendapat kekurangan pembayaran seharusnya ditagihkan kepada pengembang, bukan kepada warga yang telah membeli rumah.
“Harapannya harusnya itu dari mereka ke developer, bukan ke kami sebagai warga masyarakat. Sedangkan kami kan sudah clear antara kami sama developer,” ujarnya.
Bambang juga menyebut terdapat sejumlah bidang kavling yang telah diserahkan kepada pihak ahli waris. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah maupun mekanisme penyerahannya.
Administrasi Terhambat
Dampak sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan tuntutan pembayaran. Warga juga mengeluhkan terhambatnya pelayanan administrasi untuk meningkatkan status dokumen kepemilikan tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Bambang mengatakan pelayanan di kelurahan tertahan setelah pemerintah setempat menerima surat dari kuasa hukum ahli waris. Berdasarkan informasi yang diterimanya, surat tersebut meminta agar proses administrasi ditunda karena masih terdapat persoalan pembayaran tanah.
Bambang mengaku telah meminta salinan surat tersebut kepada pihak kelurahan, tetapi tidak mendapatkannya.
“Saya sudah minta, minta dong, aku mau lihat. Oh, tidak dibolehin,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dasar penundaan pelayanan tersebut. Menurut Bambang, surat dari kuasa hukum tidak semestinya langsung menjadi alasan menghentikan pelayanan administrasi tanpa kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan.
“Normatifnya dari pihak kelurahan sendiri enggak bisa serta-merta hanya dapat surat itu langsung hold. Tanpa adanya surat putusan atau gugatan dan sebagainya,” katanya.
Bambang mengatakan warga telah menyampaikan keberatan secara tertulis. Persoalan itu kemudian difasilitasi melalui pertemuan dengan pihak ahli waris. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang menyelesaikan sengketa tersebut.
Ia berharap pemerintah kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan penjelasan mengenai kedudukan administrasi warga.
Bambang juga mengingatkan agar jabatan publik tidak digunakan untuk menekan masyarakat dalam persoalan yang masih diperselisihkan.
“Harapan kami, janganlah jabatan itu dipakai semena-mena,” ujarnya.
Lebih jauh, Bambang mengatakan, ketegangan mulai dirasakan warga setelah Haji Tamrin meninggal dunia pada 2021. Padahal, pembangunan perumahan tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2012.
Pada 2023, warga mengaku pernah mengalami pemortalan akses menuju kawasan perumahan. Selain itu, Bambang menyebut pernah muncul peringatan melalui grup komunikasi warga mengenai kewajiban pembayaran Rp 3 juta per kavling setiap bulan apabila persoalan tidak diselesaikan.
Jika berlangsung selama setahun, nilai yang disebutkan mencapai Rp 36 juta per kavling.
Bambang menegaskan informasi tersebut merupakan peringatan yang disampaikan melalui grup warga. Ia tidak menyebut seluruh tagihan itu telah direalisasikan.
Situasi tersebut membuat warga merasa berada dalam posisi terjepit. Mereka mengaku telah membayar rumah kepada pengembang, tetapi kini menghadapi tuntutan pembayaran dari ahli waris.
“Katanya dia korban, kami korban juga. Kami double nanti disuruh bayar,” ujarnya.
Bambang berharap sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun, warga juga menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak mereka apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.
“Kalau memang dia mau jalur hukum, ya silakan. Dia punya hak, kami juga punya hak untuk membela diri kami sendiri,” tukas Bambang.
Ahli Waris
Di sisi lain, pihak ahli waris, H. Fuad Fakhruddin yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Partai Gerindra, memiliki pandangan berbeda, ia menyatakan masih terdapat hak keluarganya yang belum dipenuhi pengembang.
Fuad mengakui sengketa tersebut bermula dari wanprestasi pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada keluarga pemilik tanah. Ia mengatakan pihaknya telah melaporkan pengembang dan mengklaim pihak yang dilaporkan sudah ditahan. Namun, status perkara dan penahanan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak kepolisian.

Menurut Fuad, persoalan yang dihadapi pengembang tidak serta-merta menghapus hak ahli waris atas tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.
“Karena dari mereka kemarin membeli tanah itu, ada hak kami di situ yang belum terbayarkan. Ya otomatis kan kita meminta,” kata Fuad.
Ia mengatakan ahli waris telah menawarkan penyelesaian dengan meminta warga membayar 50 persen dari nilai tanah yang diperhitungkan. Tawaran itu, menurut dia, merupakan bentuk kompromi agar warga tidak menanggung seluruh pembayaran.
“Anggaplah harga tanah satu juta atau dua juta. Kalau dua juta, ya bayar satu juta,” ujarnya.
Fuad juga mengklaim pihaknya memberikan tenggat waktu hingga 2031 agar warga memiliki kesempatan menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut pertemuan dengan warga telah dilakukan sebanyak lima kali.
“Kalaupun masih keberatan, negosiasilah sama kami sebagai ahli waris. Terkait waktu kan kita panjang, kasih waktu sampai 2031. Ya kurang baik apa kita,” katanya.
Fuad juga mempersoalkan langkah warga yang ingin meningkatkan status dokumen kepemilikan tanah menjadi SHM. Ia beralasan dokumen induk tanah masih berada dalam penguasaannya.
Dokumen tersebut, menurut Fuad, meliputi Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diserahkan pengembang kepada pihak ahli waris.
Keberadaan dokumen itu menjadi salah satu dasar Fuad meyakini pengembang belum menyelesaikan kewajibannya kepada keluarga pemilik tanah.
“Sedangkan tanah itu yang sekarang mereka klaim sudah membeli, itu surat induknya di tangan saya. Dan itu lengkap, ada AJB-nya, ada PPJB-nya di tangan kami, sudah diserahkan oleh developer,” ungkapnya.
Fuad mempertanyakan alasan ahli waris tidak diperbolehkan menuntut pembayaran yang menurutnya masih menjadi hak keluarga.
“Apa salah enggak ahli waris menuntut haknya,” tegasnya.
Sengketa Prambanan Mansion kini memperlihatkan dua kepentingan yang belum menemukan titik temu. Warga berpegang pada transaksi pembelian rumah dengan pengembang, sedangkan ahli waris menuntut pemenuhan hak atas tanah yang mereka klaim belum dibayarkan.
Di tengah perbedaan tersebut, kepastian mengenai tanggung jawab pembayaran, kedudukan dokumen induk tanah, serta dasar penundaan pelayanan administrasi menjadi hal yang perlu dijelaskan oleh pihak-pihak terkait.
Bagi 54 warga Prambanan Mansion, penyelesaian sengketa bukan hanya menyangkut persoalan pembayaran antara pengembang dan ahli waris, tetapi juga kepastian hukum atas rumah yang telah mereka beli dan tempati selama bertahun-tahun. (Mifa)



