Selasa, November 17, 2026
  • Login
SUDUTKATA.COM
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
SUDUTKATA.COM
No Result
View All Result

DPRD Kaltim Desak Percepatan Status Perwalian dan Identitas Anak Terlantar

Admin 2 by Admin 2
17 November 2026
in DPRD KALTIM
Ketua DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. (Dok/Sudutkata)

SAMARINDA, Sudutkata.com – Anak-anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan kepastian hukum yang dapat menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan pemerintah.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas lembaga. Pemerintah tidak cukup memberikan bantuan sosial, tetapi juga harus memastikan setiap anak memiliki identitas hukum dan perlindungan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan maupun hidup terlantar di jalanan berisiko kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar ketika tidak memiliki dokumen kependudukan dan kepastian perwalian.

“Selama ini ribuan anak yang berada di panti asuhan maupun di tempat-tempat lain yang terlantar, di jalanan, menghadapi persoalan administrasi. Tanpa mendapatkan perwalian yang sah secara hukum, anak-anak ini akan kesulitan mengakses identitas kependudukan,” ujar Hasanuddin, Selasa 17 November 2026.

Persoalan tersebut juga berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Anak yang tidak memiliki identitas kependudukan berpotensi kesulitan mengakses program pemerintah, termasuk Gratispol di bidang pendidikan dan layanan kesehatan.

Karena itu, DPRD Kaltim mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait. Tim tersebut bertugas mempercepat proses pendataan, pengurusan dokumen kependudukan, serta penetapan perwalian bagi anak terlantar di seluruh kabupaten dan kota.

Selain kepastian hukum, DPRD meminta pemerintah membangun satu basis data anak terlantar yang terintegrasi. Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim perlu menyinkronkan data berdasarkan nama dan alamat agar pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara tepat.

“Kami menginginkan Dinas Sosial dan BPS Provinsi Kalimantan Timur menyinkronkan data by name, by address, bahkan kalau bisa by number. Anak-anak terlantar yang ada di panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial anak harus segera didata agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” katanya.

DPRD Kaltim juga menyiapkan dukungan melalui tiga fungsi kelembagaan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi regulasi, DPRD membuka peluang mengevaluasi peraturan daerah maupun menyusun aturan baru untuk memperkuat perlindungan dan perwalian anak terlantar.

Sementara dari sisi anggaran, DPRD akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memastikan kebutuhan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terpenuhi. Anggaran tersebut mencakup pendataan, pendampingan, pengurusan perwalian, hingga pelatihan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan pengasuhan.

DPRD juga mendorong keterlibatan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Program tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak terlantar.

Hasanuddin menegaskan perlindungan anak bukan sekadar program pemerintah, melainkan amanat konstitusi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

“Anak-anak kita yang terlahir di sini tidak bisa memilih dilahirkan di mana dan dari orang tua siapa. Maka kitalah pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun seluruh pejabat negara, yang memegang tanggung jawab atas masa depan mereka,” tegasnya.

Ia meminta kesepakatan bersama terkait perlindungan anak ditindaklanjuti melalui program nyata di seluruh wilayah Kaltim. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar hanya karena persoalan administrasi dan status hukum.

“Negara harus hadir secara hukum, dengan memberikan kepastian status perwalian dan perlindungan kependudukan. Negara juga harus hadir secara sosial dengan menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi,” tutupnya. (Adv)

Dibaca 5
Tags: DP3A KaltimDPRD KaltimHasanuddin Mas'ud
Previous Post

Dr. Sani, Legislator Samarinda: Listrik sering Padam bergiliran, PLN harus beri Kompensasi

Next Post

Anggaran Jalan Provinsi Turun dari Rp2,2 Triliun Jadi Rp400 Miliar, DPRD Kaltim Prioritaskan Betonisasi

Next Post
Muhammad Samsun

Anggaran Jalan Provinsi Turun dari Rp2,2 Triliun Jadi Rp400 Miliar, DPRD Kaltim Prioritaskan Betonisasi

Ekti Imanuel

Penanganan Jalan Kubar-Mahulu Baru 14 Kilometer, Ekti Soroti Sulitnya Komunikasi dengan BBPJN

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Layanan Iklan Hubungi: +62 896 5288 8884 Email: inisudutkata@gmail.com

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In