SUDUTKATA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltara, Senin. Tahun 2025 menjadi momentum krusial sebagai tahun kelima pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 2021–2026 dengan fokus pada pemantapan industri dan perdagangan komoditas unggulan.
Dalam laporannya, Gubernur mengungkapkan bahwa indikator makro pembangunan Kaltara menunjukkan tren yang sangat positif. Salah satu pencapaian mencolok terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini menyentuh angka 74,04, meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini membawa Kaltara tetap bertahan pada level status pembangunan manusia kategori “tinggi” secara berturut-turut sejak tahun 2020.
Kondisi ekonomi daerah juga memperlihatkan stabilitas yang kuat dengan angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen. Peningkatan ini dibarengi dengan kenaikan pendapatan per kapita menjadi Rp208,21 juta serta tingkat ketimpangan (gini ratio) yang tetap rendah di angka 0,261. Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan berhasil ditekan pada angka 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan di posisi 3,85 persen.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah secara umum mencapai kisaran 85 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp820 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,782 triliun. Di sisi belanja daerah, dari alokasi Rp3,076 triliun, pemerintah provinsi berhasil merealisasikan sebesar Rp2,642 triliun atau sekitar 85,90 persen. Menurut Gubernur, capaian ini mencerminkan gerak pembangunan yang terus menuju arah lebih baik meski tantangan ke depan tetap ada.
Menutup penyampaiannya, Zainal menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama, namun bukan merupakan tujuan akhir. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat melalui masukan dan rekomendasi demi perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat kekurangan dan tantangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kaltara sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” katanya.
