SAMARINDA, sudutkata.com – Longsor di tepian Sungai Mahakam, Jalan Gajah Mada, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pemerintah kota mengevaluasi pekerjaan kontraktor Teras Samarinda sekaligus memastikan kerusakan di kawasan tersebut segera ditangani.
Abdul Rohim mengatakan kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang mengalami kerusakan. Terlebih, proyek Teras Samarinda merupakan salah satu proyek strategis yang dirancang menjadi wajah kota. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
“Pada prinsipnya kita minta pertanggungjawaban dari kontraktor dan ketegasan dari pihak Pemkot. Karena sekali lagi, proyek Teras ini adalah proyek strategis Kota Samarinda,” kata Rohim di Gedung DPRD Samarinda, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Abdul Rohim, pemerintah perlu memastikan kewajiban kontraktor, terutama karena pekerjaan tersebut masih berada dalam masa perawatan. Kerusakan yang muncul seharusnya ditindaklanjuti sesuai tanggung jawab pelaksana proyek.
Ia juga meminta pemerintah mengusut penyebab longsor. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kerusakan dipicu persoalan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, atau kondisi lingkungan di sekitar tepian sungai.
Ia menilai potensi abrasi dan pergerakan tanah semestinya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Risiko tersebut, kata dia, harus diantisipasi melalui manajemen konstruksi yang memadai.
“Kalau dibilang ini karena masalah faktor abrasi dan segala macam, ya mestinya sejak awal itu sudah dideteksi, kemudian ada antisipasi dalam bentuk manajemen konstruksinya supaya longsoran itu tidak terjadi,” ujarnya.
Namun, pemerintah kota belum dapat melakukan perbaikan fisik di lokasi terdampak. Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengatakan penanganan masih menunggu koordinasi dan kajian teknis sejumlah instansi. Lokasi longsor berada di kawasan pekerjaan Teras Samarinda Segmen 1 sehingga penanganannya perlu mempertimbangkan keamanan struktur dan kondisi tanah.
Neneng mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samarinda.
Menurut dia, gejala pergerakan tanah sebenarnya telah terpantau sekitar dua bulan sebelum longsor menjadi perhatian. Pemerintah, kata Neneng, sudah berkoordinasi sejak tanda-tanda pergerakan tanah muncul.
“Dua bulan begitu ada gejala itu kami sudah koordinasi sebenarnya,” ujar Neneng, saat di konfirmasi sebelumya. Kamis, 12 November 2026.
Atas rekomendasi BPJN dan pemerintah provinsi, pekerjaan Teras Samarinda di sekitar titik terdampak dihentikan sementara. Pemerintah memilih menunggu kondisi tanah mencapai kestabilan sebelum menentukan langkah konstruksi berikutnya.
“Sampai dia mencapai titik stabilnya baru kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutan,” kata Neneng.
Penghentian pekerjaan mencakup sekitar 60 meter di titik longsor, ditambah masing-masing 50 meter ke arah hulu dan hilir. Dengan demikian, bentang sekitar 160 meter belum dapat dikerjakan. Aktivitas di area tersebut sebelumnya masih berada pada tahap awal, yakni pengurukan tanah.
Selain penghentian pekerjaan, BWS mengusulkan pemotongan bagian pile cap yang mengalami kemiringan. Langkah itu dipertimbangkan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap pipa distribusi air milik PDAM. Namun, usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan teknis, termasuk metode pemotongan dan penempatan alat berat.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membatasi kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut.
Neneng menyebut longsor turut memengaruhi pelaksanaan kontrak pekerjaan Teras Samarinda. Kondisi itu diperlakukan sebagai keadaan kahar atau force majeure dan telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembuat komitmen.
Meski demikian, pemerintah masih mengupayakan penyelesaian Teras Samarinda Segmen 1 pada akhir tahun. Pekerjaan di area terdampak belum bisa dilanjutkan sebelum ada keputusan teknis dari instansi terkait.
Di tengah proses koordinasi tersebut, Abdul Rohim mengingatkan pemerintah kota agar tidak sekadar menunggu kontraktor melakukan perbaikan. Pemerintah tetap memiliki kewajiban mengawasi proyek dan memastikan pelaksana memenuhi tanggung jawabnya.
“Pihak kontraktor bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan Pemkot tentu saja juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, meminta pertanggungjawaban dari kontraktor,” Pungkas Abdul Rohim. (In)
