SAMARINDA, sudutkata.com – Keterlambatan pembayaran insentif guru di Samarinda mulai disorot dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan pemerintah kota agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut karena berpotensi mendorong guru mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ismail mengatakan, sebagian guru menghadapi situasi sulit karena tetap harus menjalankan kewajiban mengajar, sementara hak keuangan mereka belum sepenuhnya diterima. Dalam kondisi terdesak, pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling mudah diakses.
“Haknya belum tertunaikan, kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu di antara cara yang paling cepat ini ke pinjol,” kata Ismail saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, 12 November 2026.
Menurut dia, keterlambatan pembayaran tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan administrasi keuangan pemerintah. Ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi setiap bulan, sementara guru tetap dituntut menjalankan tugas profesionalnya.
Ismail juga menyebut berdasarkan data yang diperolehnya, sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru. Namun, angka tersebut merupakan data yang disampaikannya dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Ia menilai, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap kondisi ekonomi tenaga pendidik. Sebab, persoalan kesejahteraan dapat menjadi beban tambahan bagi guru ketika mereka seharusnya berkonsentrasi menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Di luar persoalan pembayaran, Ismail menilai penguatan literasi keuangan juga diperlukan agar masyarakat tidak mudah terjerat pinjaman online. Menurut dia, kemudahan akses pinjaman harus diimbangi pemahaman mengenai risiko dan kemampuan membayar.
“Kalau literasi keuangan kita bermasalah, penggunaannya juga akan bermasalah. Ini memang menjadi pekerjaan rumah agar masyarakat terhindar dari persoalan pinjol,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Pemerintah Kota Samarinda menyebut keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kondisi kas daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru ASN dan insentif guru non-ASN masih menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Eko menjelaskan pembayaran untuk Agustus telah dicairkan, sedangkan hak untuk September masih menunggu ketersediaan dana. Disdikbud, kata dia, telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempercepat proses tersebut.
“Untuk insentif bulan Agustus sudah cair. September belum tersedia karena masuk dalam usulan perubahan. Informasinya sudah diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicairkan,” jelas Eko, Jumat, 13 November 2026
Eko juga menjelaskan, keterbatasan penerimaan daerah dan penyaluran transfer ke daerah yang tidak selancar tahun sebelumnya turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi sejumlah kebutuhan belanja.
Menurut dia, TPP dan insentif guru tidak termasuk kategori belanja wajib dan mengikat. Karena itu, pencairannya harus disesuaikan dengan kondisi kas setelah pemerintah memenuhi sejumlah kewajiban belanja yang diprioritaskan.
Meski demikian, Eko memastikan koordinasi dengan BPKAD terus dilakukan agar pembayaran dapat segera direalisasikan ketika kas daerah tersedia. (In)
