SAMARINDA, sudutkata.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda guna membahas program Kampung Berkualitas (Kampung KB), Selasa (28/4/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, didampingi Sekretaris dan anggota Komisi IV yakni Riska Wahyuningsih, Anhar, Harminsyah, Ismail Latisi, dan Abdul Muis, serta Tenaga Pakar Komisi IV, Masdar John dan Endang.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani beserta jajaran.
Usai rapat, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan pentingnya dukungan anggaran dalam keberlangsungan program Kampung KB. Menurutnya, tanpa alokasi anggaran yang memadai, berbagai kegiatan strategis seperti pembinaan kampung KB, sosialisasi perencanaan keluarga, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak akan sulit berjalan optimal.
“Kalau tidak dikendalikan, efeknya bisa ke mana-mana, termasuk beban APBD ke depan. Ini bukan persoalan kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pelaksanaan program Kampung KB pada tahun 2023. Dari sejumlah lokasi yang dianggarkan, hanya sebagian kecil yang dinilai menjalankan program secara substansial. Sementara itu, sebagian lainnya cenderung bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Anhar, kondisi tersebut diduga menjadi salah satu alasan terjadinya pengetatan anggaran pada tahun berikutnya. Meski demikian, ia menilai evaluasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa harus mengorbankan program yang justru dibutuhkan masyarakat.
Saat ini, Komisi IV DPRD Samarinda tengah memperjuangkan agar anggaran program keluarga berencana dapat kembali dialokasikan. Selain itu, DPRD juga mendorong DPPKB untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ingin hasilnya maksimal, program harus jelas dan didukung anggaran yang memadai. Tanpa itu, sulit berharap ada perubahan signifikan,” tegasnya.
DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah daerah dapat melihat urgensi program pengendalian penduduk sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Samarinda. (mifa)
