SAMARINDA, sudutkata.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda gelar diskusi publik dalam rangka Bulan Bung Karno 2026 di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Abdul Wahab Syahranie, Samarinda, Ahad, 21 Juni 2026. Forum tersebut mengangkat tema Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas arah pembangunan daerah yang dinilai selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Menjawab pertanyaan moderator mengenai proyek pembangunan dan mekanisme pengawasan anggaran, Helmi menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Menurut dia, setiap penyusunan anggaran daerah dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah kota dan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD, kata dia, tidak serta-merta menyetujui seluruh usulan pemerintah daerah tanpa melalui proses kajian.
“Berbicara penganggaran, tentu anggaran itu dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Samarinda secara bersama-sama sesuai dengan aturan dari pemerintah,” kata Helmi.
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan menelaah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), termasuk menilai skala prioritas program yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Helmi mengatakan, DPRD akan memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan menjadi beberapa bidang yang mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Nah, selama usulan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Samarinda, tentu itulah yang kita prioritaskan,” ujarnya.
Ia menuturkan, pembahasan anggaran melibatkan Badan Anggaran DPRD, komisi-komisi, serta perangkat terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan APBD berjalan efektif dan tepat sasaran.
Helmi mengakui porsi belanja daerah selama ini masih cukup besar terserap untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, DPRD menaruh perhatian pada aspek manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap proyek yang dikerjakan pemerintah kota.
“Dalam hal pengawasan itulah yang memang betul-betul kami laksanakan, terutama melalui komisi-komisi. Untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda itu memberi asas kebermanfaatannya,” kata dia.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPRD juga mendorong lahirnya berbagai regulasi yang dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menurut Helmi, keseimbangan antara belanja daerah dan peningkatan pendapatan perlu dijaga agar tidak menambah beban ekonomi warga.
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan.
“Nah, tentu sektor-sektor ekonomi apa yang perlu kita dalami. Maka di dalam tema ini, tentu implementasi pembangunan di Samarinda ini kita lebih nanti pada mendorong kepada pemerintah kota itu terhadap, karena ini lagi efisiensi ya, jadi dalam hal pembangunan juga sesuai dengan tepat sasaran, pendapatan ekonomi juga tidak membebani kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui diskusi tersebut, peserta diajak merefleksikan kembali pemikiran Bung Karno sebagai landasan pembangunan daerah. Konsep Trisakti dinilai tetap relevan untuk menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, berpihak kepada rakyat, serta mampu memperkuat kemandirian daerah. (In)
