SAMARINDA, sudutkata.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pelantikan tersebut, Rudy menegaskan bahwa setiap pejabat harus membuktikan amanah jabatan melalui kinerja nyata, integritas, dan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan itu juga diikuti 24 pejabat fungsional yang berlangsung di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (20/10/2026).
Rudy menekankan, Pemprov Kaltim membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang mampu bekerja cepat, berinisiatif, berani mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal akan dievaluasi, sedangkan penyalahgunaan kewenangan akan ditindak tegas.
“Jabatan ini bukanlah pemberian, jabatan ini bukanlah hak, dan juga jabatan ini bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Tetapi jabatan ini adalah amanah dan tanggung jawab, sekaligus ujian terhadap integritas,” tegas Rudy dalam sambutannya.
Menurut Rudy, pengisian jabatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dengan memperhatikan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penempatan ASN juga merupakan bagian dari penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta pengembangan kompetensi dan karier pegawai.
Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Ia menilai, birokrasi pemerintahan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan administratif, tetapi harus mampu menerjemahkan kebijakan daerah menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim tidak membutuhkan pejabat yang hanya berfokus menyusun laporan atau menunggu instruksi pimpinan sebelum bertindak.
“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan, pejabat yang hanya menunggu instruksi. Kami membutuhkan pejabat yang cepat mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani menanggung risiko, mampu menyelesaikan masalah, dan hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, kecepatan dalam merespons persoalan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Karena itu, pejabat diminta tidak menunggu masalah membesar sebelum mengambil langkah penyelesaian.
“Jangan tunggu diperintah baru bisa bekerja. Jangan tunggu masalah menjadi besar baru kita bergerak,” imbuhnya.
Selain kecepatan mengambil keputusan, Rudy menyoroti pentingnya keseimbangan antara kompetensi dan energi kerja. Menurutnya, kemampuan teknis dan keahlian saja tidak cukup apabila tidak disertai semangat serta kemauan untuk bekerja secara maksimal.
Ia mengibaratkan kinerja sebagai hasil perkalian antara kompetensi dan energi. Kompetensi tinggi tanpa dorongan untuk bekerja, kata dia, tidak akan menghasilkan capaian yang berarti.
“Kalau kompetensi Anda nilainya 10, tetapi energinya nol, maka hasilnya nol. Kalau kompetensi Anda 10 dan energi Anda tujuh, hasilnya 70. Jadi, kalau hanya punya kompetensi tetapi tidak punya energi, tidak ada gunanya. Punya energi tetapi tidak punya kompetensi juga tidak ada gunanya,” kata Rudy.
Ia meminta para pejabat menunjukkan kemampuan melalui hasil kerja, bukan sekadar mengandalkan jabatan yang diemban. Pemprov Kaltim, lanjutnya, akan memberikan ruang lebih besar kepada pejabat yang berprestasi.
Sebaliknya, pejabat yang dinilai lambat dalam bekerja akan menjalani evaluasi. Sementara itu, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan akan menghadapi tindakan tegas.
“Yang berprestasi akan kami berikan ruang yang lebih besar. Yang lambat akan kami evaluasi, dan yang bermain-main dengan kewenangan, kami tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan,” tegasnya.
Sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim, mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kehutanan, hingga pengadaan barang dan jasa serta pelayanan kesehatan.
Berikut daftar pejabat dan jabatan yang disebutkan dalam naskah pelantikan:
- Dr. Mohammad Irfan Prananta, S.E., M.M. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- Ir. Irhamsyah, S.T., M.T. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.
- Armin, S.Pd., M.Pd. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Doni Fahroni, S.Hut., M.Si. – Kepala Dinas Kehutanan.
- Yuli Fitrianti, S.Psi., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- Andi Muhammad Arpan, S.T., M.M. – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- Astri Intan Nirwany, S.STP., M.Si. – Kepala Biro Umum.
- dr. Mulyono, Sp.An. – Wakil Direktur Penunjang RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
- Syamsul Hadi, A.Md., S.K.M., M.Kes. – Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
Penempatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rudy berharap para pejabat dapat bekerja secara terkoordinasi dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama, Rudy juga mengambil sumpah janji 24 pejabat fungsional. Ia meminta para pejabat tersebut terus meningkatkan profesionalisme sesuai bidang keahlian masing-masing.
Penguatan kapasitas, peningkatan kualitas kerja, dan inovasi dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pembangunan di Kalimantan Timur.
Rudy berharap seluruh pejabat mampu bergerak dalam satu garis kebijakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan administratif, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Jabatan ini harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Teruslah belajar, tingkatkan kompetensi, dan berikan pengabdian terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur,” pesannya.
Menutup sambutannya, Rudy meminta seluruh pejabat menjaga sumpah jabatan dan nama baik Pemprov Kaltim. Ia menegaskan, birokrasi yang ingin dibangun harus mampu bergerak cepat, bersih, responsif, dan berorientasi pada hasil.
“Buktikan bahwa jabatan yang diberikan ini memang layak berada di tangan yang tepat,” pungkasnya. (iN)
