SAMARINDA, sudutkata.com – Deklarasi nasional Dewi Pertiwi tidak hanya melahirkan kepengurusan di tingkat pusat. Di Samarinda, gerakan perempuan yang menjadi mitra strategis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kini dipimpin Fransisca Debi Oktavia, seorang psikolog yang ingin membawa isu perlindungan perempuan, anak dan kesehatan mental lebih dekat ke masyarakat.
Fransisca dipercaya sebagai Ketua Dewi Pertiwi DPD PSI Samarinda setelah organisasi tersebut resmi dideklarasikan dan diluncurkan di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Bagi Fransisca, momentum deklarasi bukan sekadar pembentukan organisasi. Pekerjaan yang lebih penting justru dimulai setelah seremoni berakhir: memastikan keberadaan Dewi Pertiwi memiliki relevansi dengan persoalan perempuan yang dihadapi warga Samarinda.
“Bagi kami, Dewi Pertiwi bukan sekadar organisasi perempuan yang berkumpul dan membuat kegiatan seremonial. Ada tiga semangat yang menjadi dasar gerakannya, yaitu bergerak, berdaya, dan berdampak,” kata Fransisca.
Ia mengatakan persoalan perempuan memiliki banyak lapisan. Kekerasan, misalnya, dapat berkaitan dengan ketergantungan ekonomi, relasi yang tidak sehat, tekanan sosial, pola asuh, hingga keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan.
Karena itu, Dewi Pertiwi Samarinda akan mendorong edukasi mengenai kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, perundungan, kesehatan mental, relasi sehat, batasan tubuh, serta persetujuan atau consent.
“Kalau saya melihat dari perspektif saya sebagai psikolog sekaligus sebagai perempuan, salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Fransisca, penanganan kekerasan tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi. Pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat juga diperlukan agar perempuan maupun anak mengetahui hak serta jalur pertolongan yang tersedia.
Ia menilai masih ada korban yang memilih diam karena takut, malu, bergantung secara ekonomi kepada pelaku, atau tidak mengetahui bahwa pengalaman yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan.
“Perempuan yang berdaya bukan berarti perempuan yang harus selalu kuat sendirian. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang tahu haknya, tahu batasnya, tahu pilihan yang dimilikinya, dan tahu ke mana harus meminta bantuan ketika membutuhkan,” kata Fransisca.
Latar belakang Fransisca sebagai psikolog menjadi salah satu bekal dalam menjalankan agenda tersebut. Pada Mei 2026, ia pernah terlibat dalam diskusi mengenai kesehatan mental perempuan yang digelar DPD PSI Samarinda dengan tema ‘Perempuan Bekerja, Perempuan Bertahan’.
Dari pengalaman itu, Fransisca melihat isu kesehatan mental perempuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, ia ingin Dewi Pertiwi menjadi ruang bagi perempuan untuk memperoleh informasi, dukungan, kesempatan belajar dan membangun jejaring.
Selain perlindungan perempuan dan anak, Dewi Pertiwi Samarinda akan mengadaptasi program prioritas dari tingkat nasional. Salah satunya Gerakan Perempuan Berdokumen yang diarahkan untuk memperkuat akses perempuan terhadap dokumen administrasi dan layanan dasar.
Pelaksanaan program tersebut, kata Fransisca, akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Samarinda. Program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan, edukasi serta kesehatan mental juga akan menjadi bagian dari agenda organisasi.
Fransisca mengatakan keberhasilan program tidak akan diukur dari jumlah kegiatan yang digelar. Ia ingin setiap kegiatan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan peserta.
“Kami ingin membangun program yang bisa diukur hasilnya. Jadi bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi berapa banyak perempuan yang setelah mengikuti kegiatan tersebut benar-benar menjadi lebih tahu, lebih berdaya, dan mendapatkan akses yang sebelumnya tidak mereka miliki,” tuturnya.
Dewi Pertiwi resmi, Ketua Umum Dewi Pertiwi, Fenty Noverita saat deklarasi menekankan tiga prinsip gerakan organisasi, yakni bergerak, berdaya dan berdampak.
Di Samarinda, Fransisca mengatakan ruang partisipasi Dewi Pertiwi tidak akan dibatasi oleh latar belakang politik. Profesional, pelaku UMKM, akademisi, mahasiswa, ibu rumah tangga, aktivis komunitas maupun perempuan dari berbagai profesi dapat terlibat.
“Persoalan perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja,” katanya.
Dewi Pertiwi Samarinda juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, institusi pendidikan, dunia usaha, profesional, media dan organisasi masyarakat.
Fransisca berharap keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi ruang yang mudah diakses perempuan ketika membutuhkan informasi maupun dukungan.
“Saya ingin ketika ada perempuan yang membutuhkan informasi, membutuhkan dukungan, atau ingin mengembangkan dirinya, mereka tahu bahwa ada ruang yang bisa mereka datangi,” harapnya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada besarnya struktur, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran organisasi bukan seberapa besar organisasinya, tetapi seberapa besar dampak yang bisa ditinggalkannya,” tandas Fransisca.
