SAMARINDA, sudutkata.com – Menjadi wakil rakyat tak cukup dengan bersuara di ruang sidang. Pengetahuan, kemampuan membaca kebijakan, dan kedekatan dengan masyarakat menjadi modal yang harus terus diasah. Prinsip itu dibawa Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, bersama empat anggota fraksinya dalam Bimbingan Teknis Nasional Partai Demokrat di Jakarta.
Viktor mengikuti kegiatan tersebut bersama dr. Sri Puji Astuti, M. Andriansyah, Hj. Marlina, dan Agus Triyono. Mereka bergabung dengan legislator Partai Demokrat dari DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di berbagai daerah.
Bimteknas yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat berlangsung pada 7–10 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Ballroom Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta, dengan mengusung tema “Seperempat Abad Demokrat: Prakarsa Keadilan Negeri, Memajukan Ekonomi, Menajamkan Kapasitas dalam Mengawal Demokrasi.”
Forum itu menjadi bagian dari peringatan 25 tahun Partai Demokrat sekaligus ruang pembekalan bagi kader yang duduk di lembaga legislatif.
Menurut Viktor, peningkatan kapasitas legislator tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan formal belaka. Anggota DPRD dituntut memahami kebijakan, tata kelola pemerintahan, penganggaran, serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD, kami harus hadir setiap hari di tengah masyarakat serta menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Viktor, Rabu.
Bagi dia, ukuran keberadaan wakil rakyat bukan sekadar seberapa sering tampil di gedung parlemen. Kerja legislatif harus berujung pada kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.
Ia menilai kedekatan dengan masyarakat juga tidak boleh bersifat musiman. Hubungan antara legislator dan konstituen harus dibangun sepanjang masa jabatan, bukan hanya ketika pemilihan umum mendekat.
“Pesan utamanya adalah bagaimana anggota DPRD harus memosisikan diri menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami harus lebih dekat dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan partai dengan baik, dan yang paling penting bukan hanya hadir saat lima tahun sekali menjelang pemilu, tetapi terus bersama masyarakat selama masa tugas sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Di Samarinda, tantangan tersebut bukan perkara kecil. Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kota ini masih menghadapi persoalan banjir, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, penataan kota, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Persoalan itu membutuhkan DPRD yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menguji kebijakan dan anggaran dengan kepentingan publik sebagai ukurannya.
Karena itu, materi Bimteknas mengenai penguatan kapasitas legislator, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pembangunan, dan isu strategis lainnya diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kerja setelah para legislator kembali ke daerah.
Kehadiran lima anggota Fraksi Demokrat Samarinda juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan legislator dari daerah lain. Peserta dari Kalimantan Timur antara lain berasal dari DPRD provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota, seperti Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Bontang.
Perbedaan persoalan di tiap daerah menjadi bahan untuk memperkaya perspektif. Pengalaman mengenai pengawasan kebijakan, penyusunan regulasi maupun pengawalan anggaran dapat menjadi referensi dalam menjalankan fungsi DPRD.
Viktor mengatakan pengetahuan yang diperoleh dari forum tersebut harus berujung pada kerja nyata. Bimteknas, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial partai.
“Kami berharap Bimteknas menjadi penyemangat bagi seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat, khususnya di Kota Samarinda, untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dengan lebih baik. Kehadiran kami bukan semata-mata untuk meraih kemenangan politik, tetapi bagaimana menjadi anggota DPRD yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Bagi Fraksi Demokrat Samarinda, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan merupakan tiga pintu untuk menerjemahkan aspirasi warga menjadi kebijakan. Aspirasi yang diserap dari masyarakat harus dibawa ke ruang pembahasan dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD.
Dengan bekal dari forum nasional tersebut, Viktor dan empat anggota Fraksi Demokrat Samarinda diharapkan kembali dengan perspektif yang lebih luas untuk menghadapi persoalan kota.
Sebab, pada akhirnya, kualitas seorang wakil rakyat tidak diukur dari panjangnya masa jabatan atau banyaknya rapat yang diikuti. Ukurannya adalah apakah keputusan yang diambil di parlemen benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang diwakilinya. (Riz)
