Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim Tolak Politisasi Kampus dalam Pilrek Unmul

SAMARINDA, sudutkata.com, – Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi lintas elemen masyarakat di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, Jumat (23/5/2026). Forum tersebut dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, serta organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka terkait dinamika Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke dalam lingkungan akademik.

Rektor Universitas Mulawarman turut hadir dalam forum tersebut atas undangan langsung Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur. Kehadirannya dimaksudkan agar para tokoh masyarakat dapat menyampaikan langsung aspirasi, keresahan, serta harapan terhadap masa depan dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman.

Forum menilai Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga bersama dari segala bentuk kepentingan yang dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.

Dalam pernyataannya, forum menegaskan dunia pendidikan tinggi tidak boleh disusupi kepentingan politik praktis dalam bentuk apa pun.

Setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi dinilai sebagai ancaman serius terhadap integritas akademik dan prinsip meritokrasi.

Forum juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik politisasi kampus berpotensi memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat Kalimantan Timur.

Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menyampaikan peringatan keras agar kampus tidak dijadikan arena perebutan pengaruh politik.

Menurut forum, kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, netral, dan independen. Segala bentuk intervensi politik dalam proses akademik dianggap mencederai marwah Universitas Mulawarman dan mengkhianati masa depan generasi muda.

Sebagai bentuk komitmen moral, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama untuk menjaga independensi pendidikan tinggi dan menolak segala bentuk politisasi kampus.

Surat pernyataan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bentuk aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa masuknya politik praktis ke kampus merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar.

“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.

Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, mengatakan kondusivitas Universitas Mulawarman jangan sampai retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor.

“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, mengingatkan bahwa politisasi pendidikan dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

“Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata,” katanya.

Tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, menegaskan forum tersebut bukan forum politik praktis, melainkan forum dialog tentang dunia pendidikan di Kalimantan Timur.

Sedangkan akademisi Prof. Adri Patton menilai proses pemilihan rektor seharusnya lebih menonjolkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas dibanding dukungan politik.

“Jika indikator kepemimpinan kampus adalah prestasi, maka Unmul hari ini memiliki track record konkret di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur,” ujarnya.

Dalam pernyataan resminya, Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menyatakan lima sikap utama, yakni:

1. Menolak segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi.
2. Menegaskan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis dan intervensi kekuasaan.
3. Mengingatkan penyalahgunaan ruang akademik dapat memicu instabilitas sosial.
4. Mendesak proses Pilrek Unmul berjalan berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik.
5. Menjaga Universitas Mulawarman sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.

Forum menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap upaya politisasi pendidikan karena yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi universitas, melainkan masa depan generasi bangsa dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur. (iN)