SAMARINDA, Sudutkata.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta penjelasan mengenai belum terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Terowongan Samarinda. Legislator ingin mengetahui perkembangan pemenuhan persyaratan teknis sebelum infrastruktur tersebut dioperasikan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai kesiapan terowongan. Karena itu, pemanggilan PUPR diperlukan untuk mengetahui tahapan yang sudah diselesaikan serta kendala yang masih dihadapi.
“Kami belum memperoleh laporan terbaru terkait perkembangan terowongan, sehingga PUPR akan dipanggil untuk menjelaskan sejauh mana proses SLF sudah berjalan,” ujar Deni, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Deni, salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi III adalah penyelesaian 22 tahapan persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi. DPRD ingin mendapatkan penjelasan dari Bidang Bina Marga PUPR Samarinda mengenai jumlah tahapan yang telah rampung dan pekerjaan yang masih membutuhkan penyempurnaan.
“Dari 22 tahapan yang sebelumnya harus dipenuhi, kami perlu mengetahui berapa yang selesai dan bagian mana masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut,” katanya.
Deni menegaskan, penyelesaian pembangunan fisik tidak otomatis membuat terowongan dapat langsung digunakan masyarakat. Infrastruktur tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum dinyatakan layak beroperasi.
Salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah pengujian beban atau load test. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan struktur terowongan mampu menahan beban sesuai standar teknis yang ditetapkan.
“Dokumen kelayakan harus dipastikan selesai karena berkaitan langsung dengan keamanan masyarakat sebelum terowongan menjalani uji beban dan mulai digunakan secara resmi,” ujarnya.
Komisi III juga menyoroti sejumlah catatan teknis dari kalangan akademisi yang perlu ditindaklanjuti. DPRD ingin memastikan seluruh rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari proses penyempurnaan terowongan.
Menurut Deni, keterlambatan penerbitan SLF perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya. Ia berharap PUPR tidak hanya menyampaikan perkembangan pekerjaan, tetapi juga memaparkan kendala dan target penyelesaian setiap persyaratan.
Terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap merupakan salah satu infrastruktur yang diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas kendaraan, khususnya di kawasan Gunung Manggah.
Namun, Deni mengingatkan percepatan pengoperasian tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan. Kepastian kelayakan harus menjadi prioritas sebelum fasilitas tersebut dibuka untuk umum.
“Kami ingin seluruh prosesnya jelas dan terbuka sehingga masyarakat mengetahui perkembangannya, termasuk kapan tahapan menuju pengoperasian terowongan dapat diselesaikan secara keseluruhan,” tuturnya.
Melalui pemanggilan tersebut, Komisi III berharap memperoleh gambaran utuh mengenai kesiapan Terowongan Samarinda, termasuk kepastian penyelesaian 22 tahapan dan proses penerbitan SLF. (In)
