KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Pengelolaan Dermaga Maloy tidak berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim menegaskan kewenangan terhadap fasilitas tersebut berada pada otorita di Maloy, sementara aspek pelayanan kepelabuhanan juga berkaitan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, menjelaskan pembagian kewenangan menjadi hal penting dalam pengelolaan fasilitas transportasi laut. Tidak semua pelabuhan atau dermaga yang secara geografis berada di wilayah Kutai Timur otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Nah untuk Dermaga Maloy ini menjadi kewenangan mutlak daripada otorita, otorita yang ada di Maloy. Di sana juga ada syahbandar KSOP, Kementerian Perhubungan. Untuk proses pelayanannya ini tentu berada lebih pada kewenangan KSOP dan otorita yang ada di Maloy,” ujar Masrianto saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Dishub Kutim dalam pengembangan sektor transportasi laut. Pemerintah kabupaten tetap memiliki tugas pelayanan transportasi sesuai kewenangan yang diberikan, tetapi pengelolaan fasilitas tertentu harus mengikuti pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat maupun otoritas terkait.
Kondisi Dermaga Maloy berbeda dengan Pelabuhan Kenyamukan. Berdasarkan penjelasan Dishub sebelumnya, Pelabuhan Kenyamukan telah dilimpahkan Kementerian Perhubungan kepada Pemkab Kutim sehingga aset dan tanggung jawab pengembangannya berada di pemerintah daerah.
Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap siapa yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan pembangunan maupun pelayanan. Untuk Dermaga Maloy, Dishub Kutim tidak dapat mengambil alih kewenangan yang telah melekat pada otorita dan KSOP.
Keberadaan KSOP sendiri berkaitan erat dengan aktivitas kepelabuhanan, termasuk aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai kewenangannya. Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan transportasi laut di daerah.
Bagi Kutai Timur, sektor laut memiliki peranan strategis karena dapat menjadi salah satu jalur konektivitas orang dan barang. Infrastruktur kepelabuhanan juga berkaitan dengan kelancaran distribusi logistik serta hubungan ekonomi Kutim dengan wilayah lainnya.
Dishub Kutim saat ini lebih memfokuskan tanggung jawab langsungnya pada fasilitas yang memang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pelabuhan Kenyamukan, misalnya, tengah dipersiapkan pengembangannya melalui skema tahun jamak 2026 dan 2027.
Sementara untuk fasilitas seperti Dermaga Maloy, pola penanganannya mengikuti struktur kewenangan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi, tetapi pelayanan dan kebijakan utama tetap berada pada instansi yang berwenang.
Penegasan pembagian kewenangan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai peran masing-masing instansi dalam pelayanan transportasi laut di Kutai Timur. Dengan demikian, pengembangan fasilitas kepelabuhanan dapat berjalan sesuai regulasi dan tanggung jawab lembaga yang menaunginya. (TA/ADV/KUTIM).
