SAMARINDA, sudutkata.com – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengembangkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga terintegrasi dengan pemeriksaan kesehatan bayi, balita, dan anak sekolah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui puskesmas serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Hal itu disampaikannya saat ditemui di stand Dinas Kesehatan dalam Kaltim Expo di Big Mall Samarinda, Rabu (19/8/2026).
Menurut Jaya, pemeriksaan bagi bayi baru lahir dan balita menjadi salah satu fokus yang terus diperkuat. Labkesmas Kaltim bahkan telah menjadi rujukan regional untuk pemeriksaan bayi baru lahir dan balita dari sejumlah provinsi.
“CKG sekarang dikembangkan menjadi CKG yang terintegrasi, termasuk untuk anak-anak, bayi, balita, anak yang baru lahir, dan anak sekolah,” ujar Jaya.
Untuk bayi baru lahir, pemeriksaan antara lain mencakup skrining hipotiroid kongenital (SHK), pemeriksaan terkait gangguan tiroid, serta pemeriksaan fisik dan gula darah sesuai kebutuhan.
Hingga Agustus 2026, pemeriksaan terhadap bayi baru lahir disebut telah mencapai sekitar 6.000 pemeriksaan sejak Januari. Sementara pemeriksaan CKG bagi anak sekolah dan masyarakat umum telah mencapai sekitar 250 ribu pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Jaya menyebut terdapat sejumlah faktor risiko kesehatan yang perlu menjadi perhatian, terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga masalah kesehatan mental seperti depresi.
“Secara umum terlihat hipertensi, diabetes, stroke dan jantung menjadi penyakit yang banyak ditemukan. Termasuk depresi yang juga masuk dalam 10 besar masalah kesehatan,” jelasnya.
Jaya menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui perubahan pola hidup. Salah satunya dengan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL.
Menurutnya, konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes, sementara konsumsi garam berlebihan berkaitan dengan hipertensi. Adapun konsumsi lemak berlebih dapat memicu gangguan metabolik seperti kolesterol yang kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
Selain mengatur pola makan, masyarakat juga diminta meningkatkan aktivitas fisik dan rutin berolahraga.
“Gerak kita kurang. Makanya saya meminta kepada masyarakat harus rajin berolahraga,” katanya.
Ia juga mendorong masyarakat mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang positif. Menurutnya, pengelolaan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola emosi dan pikirannya.
Jaya menilai tekanan kehidupan dan penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi salah satu pemicu stres. Karena itu, masyarakat disarankan mengisi waktu dengan kegiatan yang membuat pikiran lebih tenang, seperti mendengarkan musik, mengikuti kegiatan sosial, maupun aktivitas positif lainnya.
“Jangan ikut-ikutan yang bukan tanggung jawab kita. Apalagi di media sosial, kadang komentar satu dengan yang lain saling membalas sehingga emosi naik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya juga menyinggung masih adanya anggapan negatif terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Ia mengingatkan tenaga kesehatan maupun masyarakat agar memahami terlebih dahulu mekanisme JKN sebelum memberikan penilaian terhadap program tersebut.
“BPJS itu bagian dari program kita, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi jangan dihujat. Kalau ada yang belum memahami, datang ke Dinas Kesehatan atau BPJS untuk menanyakan sehingga tidak salah,” tegasnya.
Jaya menjelaskan, pengelolaan sistem jaminan kesehatan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab BPJS. Pemerintah juga memiliki peran dalam pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan pembiayaan tindakan medis dengan biaya besar yang dapat dijamin melalui program JKN, termasuk transplantasi hati.
“Transplantasi hati kurang lebih Rp400 juta kalau mandiri, dan itu dijamin BPJS. Artinya jangan menghujat,” katanya.
Jaya juga menyinggung persoalan pelayanan persalinan dan tarif yang dijamin BPJS. Menurutnya, konsep pelayanan persalinan pada dasarnya dapat dilakukan di puskesmas sebagai bagian dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Ia berharap pemahaman yang lebih baik mengenai sistem JKN dapat mencegah munculnya informasi dan komentar yang keliru di media sosial.
“Jangan sampai karena kurang literasi terhadap kebijakan, kita berkomentar tidak benar. Justru karena kurang wawasan, hidup terasa sempit dan akhirnya stres,” pungkasnya. (iN)
