SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema Buy the Service (BTS) pada 2027. Rencana tersebut mendapat dukungan DPRD Kota Samarinda karena dinilai dapat menjadi salah satu jawaban atas persoalan kemacetan dan ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pembahasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk program tersebut telah memasuki tahap finalisasi.
Menurut Deni, keberadaan transportasi massal membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat agar layanan dapat berjalan dengan standar yang memadai tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.
“Untuk penganggaran di APBN 2027 sudah ada pembicaraan. Dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, kita memang perlu dukungan dari APBN,” kata Deni, Selasa.
Deni mengatakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dijadwalkan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai program tersebut. Ia berharap proses itu segera rampung sehingga persiapan di tingkat daerah dapat dilanjutkan.
BRT Deni bilang, bukan sekadar penambahan armada angkutan umum. Moda transportasi itu diharapkan menjadi bagian dari penataan sistem lalu lintas Samarinda, terutama dengan semakin padatnya kendaraan di sejumlah ruas jalan.
“Kami dari DPRD sangat mendukung. Kehadiran bus BRT ini sudah lama kami gaung-gaungkan dan harapkan,” ujarnya.
Deni menilai transportasi massal dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi. Keberadaan angkutan umum yang terjadwal juga dinilai dapat mendukung penataan parkir di badan jalan.
Ia merujuk pengalaman Balikpapan yang lebih dulu menjalankan layanan transportasi massal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Tahapannya sekarang sudah masuk finalisasi. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kita bisa melihat Balikpapan yang sudah menjalankan layanan ini sekitar tiga tahun dengan subsidi pemerintah pusat,” kata Deni.
Deni juga menepis kekhawatiran bahwa kondisi jalan Samarinda akan menjadi kendala bagi pengoperasian BRT. Menurut dia, pemerintah tidak akan menggunakan bus berukuran besar yang tidak sesuai dengan karakteristik ruas jalan di kota tersebut.
“Armada yang digunakan bukan bus besar, melainkan bus medium yang disesuaikan dengan kapasitas dan luasan jalan kita,” katanya.
Selain armada, pekerjaan rumah pemerintah daerah berada pada penyediaan infrastruktur pendukung. Deni menyebut halte serta titik naik-turun penumpang perlu disiapkan sebelum layanan berjalan.
“Yang perlu kita siapkan sekarang infrastrukturnya, termasuk halte dan titik pick and drop. Itu nanti dilengkapi oleh Dinas Perhubungan,” tandasnya. (In)
