SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan nilai Rp3,756 triliun. Nilai itu turun Rp213,15 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang mencapai sekitar Rp3,969 triliun.
Persetujuan bersama tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan III pada Rabu malam, 30 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah dan dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Kesepakatan itu belum berarti Perda Perubahan APBD 2026 langsung berlaku. Raperda yang telah disetujui bersama tersebut selanjutnya menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Perubahan postur anggaran terjadi ketika pemerintah daerah menghadapi penyesuaian target pendapatan. Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah Samarinda ditetapkan Rp3,680 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp1,345 triliun, pendapatan transfer Rp2,318 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sekitar Rp16,61 miliar.
Dari sisi belanja, pemerintah menempatkan belanja operasi sebagai komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp2,535 triliun. Belanja modal berada di kisaran Rp1,208 triliun. Pemerintah menyatakan penyesuaian belanja modal dilakukan melalui penjadwalan ulang dan penajaman prioritas terhadap program infrastruktur yang dinilai mendesak.
Wali Kota Andi Harun mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah sekaligus mempertahankan program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Penyesuaian anggaran yang kita sepakati hari ini bukan semata-mata kalkulasi matematis, melainkan bentuk efisiensi, rasionalisasi, dan penajaman prioritas agar setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata,” kata Andi Harun dalam rapat paripurna.
Ia juga menegaskan efisiensi anggaran tidak dimaksudkan untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan. Pemerintah, kata dia, harus memilih program yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi ketika ruang fiskal menyempit.
Transfer daerah menjadi salah satu perhatian
Penurunan APBD membuat persoalan pendapatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama DPRD dan pemerintah kota.
Andi Harun meminta DPRD ikut mengawasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk dana bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut dia, pencocokan data antara pemerintah kota, DPRD dan perangkat daerah diperlukan agar hak Samarinda atas dana transfer dapat dihitung dan disalurkan berdasarkan data yang jelas.
Persoalan dana transfer juga sebelumnya menjadi perhatian DPRD Samarinda dalam pembahasan anggaran. Anggota DPRD Iswandi mengatakan keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil, menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah.
Dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah menggunakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sekitar Rp76,61 miliar untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
Belanja operasi naik, proyek fisik dipilah
Perubahan paling kentara terdapat pada komposisi belanja. Ketika kemampuan pendapatan menurun, pemerintah justru mempertahankan porsi besar untuk belanja operasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan.
Belanja operasi ditetapkan sekitar Rp2,535 triliun. Sementara belanja modal sekitar Rp1,208 triliun. Pemerintah menyebut sejumlah program infrastruktur akan dijadwalkan ulang dan diprioritaskan berdasarkan urgensinya.
Kebijakan itu mendapat catatan dari sejumlah fraksi.
Fraksi PKS, melalui Samri Shaputra, mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan penerangan jalan umum. Menurut dia, keberadaan lampu jalan di kawasan permukiman merupakan bagian dari pelayanan yang dirasakan langsung warga.
Fraksi Golkar juga menyoroti kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga. Juru bicara fraksi, Fahruddin, meminta pemerintah mempercepat penyelesaian kewajiban tersebut dengan tetap mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.
“Dibutuhkan langkah taktis yang mengedepankan prinsip transparansi, kepatuhan hukum, dan pemulihan kesehatan fiskal,” kata Fahruddin.
Catatan itu penting karena kewajiban yang belum diselesaikan dapat menjadi beban pada ruang fiskal tahun berikutnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memangkas belanja yang dianggap tidak mendesak dan mengarahkan anggaran kepada kebutuhan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Iswandi, mengatakan APBD seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen angka, tetapi menjadi instrumen pelayanan publik.
“Belanja yang tidak urgen harus dipangkas, yang bukan belanja untuk rakyat,” ujar Iswandi.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Iswandi dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Pada Juni 2026, ia menyatakan APBD perlu lebih diarahkan kepada kebutuhan masyarakat dan penguatan ekonomi warga, bukan hanya pembangunan fisik.
BTT dinaikkan menjadi Rp13 miliar
Di tengah rasionalisasi sejumlah belanja, Pemerintah Kota Samarinda menaikkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi Rp13 miliar.
BTT menjadi salah satu instrumen anggaran yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan darurat dan kondisi yang tidak terduga. Dalam konteks Samarinda, pos ini mendapat perhatian karena pada akhir September kota tersebut menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan.
Andi Harun mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan unsur masyarakat lainnya. Ia meminta perangkat daerah menyiapkan pelaksanaan anggaran secara cepat, tetapi tetap transparan dan akuntabel.
Kenaikan BTT menjadi Rp13 miliar juga menunjukkan adanya ruang anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun efektivitasnya akan bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menggunakan anggaran tersebut ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.
Delapan fraksi menyetujui dengan catatan
Dalam rapat paripurna 30 September, seluruh fraksi DPRD Samarinda menyampaikan pendapat akhir sebelum persetujuan bersama.
Fraksi Gerindra meminta efisiensi diarahkan pada belanja prioritas dan pelayanan dasar. Fraksi Golkar menyoroti kewajiban kepada pihak ketiga dan penguatan ekonomi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan menekankan keberpihakan anggaran kepada masyarakat miskin dan rentan.
Fraksi NasDem meminta catatan hasil pembahasan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran. Sementara Fraksi PKS menekankan pentingnya menjaga pelayanan dasar, meningkatkan PAD, serta mengoptimalkan aset dan badan usaha milik daerah.
Catatan tersebut menunjukkan persetujuan DPRD bukan tanpa pengawasan. Setelah kesepakatan bersama tercapai, pekerjaan berikutnya justru berada pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.
Andi Harun meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan pelaksanaan anggaran secara transparan, akuntabel dan efisien. Ia juga mengingatkan agar percepatan serapan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Selain kita serius, hubungan dan relasi DPRD perlu dibangun dengan model baru: serius tapi bergembira,” kata Andi Harun saat menutup sambutannya.
Dengan disepakatinya Raperda Perubahan APBD 2026, pemerintah dan DPRD Samarinda telah menyelesaikan tahap pembahasan politik anggaran. Setelah proses evaluasi sesuai ketentuan selesai, tantangan berikutnya adalah memastikan Rp3,756 triliun tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan dan program yang dapat dirasakan warga. (wwn)
