SAMARINDA, sudutkata.com – Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Samarinda belum mampu menjangkau banyak pencari kerja. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah kota belum leluasa memperluas program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat tersebut.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan pencari kerja membutuhkan lebih dari sekadar informasi lowongan pekerjaan. Mereka juga harus memiliki keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi agar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertemukan kebutuhan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Salah satu caranya melalui penyediaan informasi lowongan yang mudah diakses serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Yang paling penting adalah bagaimana membantu masyarakat, khususnya pencari kerja, dengan memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau bisa diberikan pelatihan-pelatihan, apakah itu singkat atau bertahap, bahkan yang bersertifikasi,” kata Harminsyah, Senin.
Pada 2026, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dirancang sejak 2025 melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu telah direalisasikan. Namun, jumlah pesertanya baru mencapai 80 orang.
Pelatihan tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain pemasaran digital, pembuatan konten, barbershop, dan pemasaran melalui media sosial. Pelaksanaannya melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta lembaga sertifikasi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Harminsyah mengatakan program itu dirancang untuk memberikan bekal keterampilan sekaligus pengakuan kompetensi bagi peserta. Sertifikat diharapkan dapat menjadi salah satu modal ketika mereka melamar pekerjaan maupun mengembangkan usaha sendiri.
“Kita siapkan skill dan kapasitas calon-calon tenaga kerja ini agar mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ujarnya.
Meski pelaksanaan program disebut berjalan lancar, Harminsyah mengingatkan bahwa keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan atau memperoleh sertifikat. Pemerintah perlu mengevaluasi manfaat program tersebut setelah peserta kembali ke masyarakat.
Menurut dia, evaluasi perlu melihat apakah keterampilan yang diperoleh mampu meningkatkan peluang peserta mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri.
Harminsyah berharap program serupa dapat dilanjutkan pada 2027. Namun, penambahan kuota peserta masih bergantung pada ketersediaan anggaran. Padahal, kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja dinilai jauh lebih besar daripada jumlah warga yang telah terakomodasi.
“Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” katanya.
Ia mendorong pemerintah agar menjadikan pelatihan dan sertifikasi sebagai program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan tahunan. Perluasan peserta juga harus diikuti evaluasi yang terukur sehingga program tersebut benar-benar berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat.(In)
