SAMARINDA, sudutkata.com – Sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda masih dipercayakan kepada pejabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penataan birokrasi, terutama karena kekosongan jabatan tersebut juga terjadi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai pemerintah kota perlu memberikan perhatian terhadap banyaknya jabatan yang belum memiliki pejabat definitif. Menurut dia, penugasan Plt yang berlangsung cukup lama berpotensi memengaruhi pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sepuluh posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Samri mengatakan persoalan tersebut tidak hanya ditemukan pada jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah lurah juga masih berstatus Plt. Bahkan, ia menyebut ada camat yang harus menjalankan tugas untuk dua wilayah kecamatan sekaligus.
“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt, lurah masih banyak yang Plt. Ada juga camat yang menjabat dua kecamatan sekaligus,” kata Samri, Senin 9 November 2026
Ia mengaku telah mempertanyakan kondisi tersebut kepada pemerintah kota. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, Wali Kota Samarinda Andi Harun tidak ingin terburu-buru menetapkan pejabat definitif. Masa penugasan Plt disebut dapat dimanfaatkan untuk mengamati kemampuan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebelum menentukan pejabat yang akan mengisi posisi strategis.
Namun, Samri memiliki penilaian lain mengenai kemungkinan alasan pemerintah mempertahankan pola penugasan tersebut. Ia menduga kebijakan itu juga berkaitan dengan efisiensi belanja pegawai, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut perhitungannya, pejabat yang merangkap sebagai Plt hanya memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah berpotensi menghemat komponen TPP dari jabatan yang belum terisi secara definitif.
“Berarti pemerintah berpotensi menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP jabatan yang kosong,” ujarnya.
Meski demikian, Samri menegaskan dugaan penghematan tersebut merupakan analisis pribadinya, bukan informasi resmi dari Pemkot Samarinda. Ia juga tidak menyebut adanya kebijakan pemerintah yang secara khusus mempertahankan jabatan Plt demi mengurangi pengeluaran TPP.
Di sisi lain, proses pengisian jabatan strategis tersebut masih berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Fiona Citrayani, menjelaskan pemerintah menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk memetakan ASN yang berpotensi menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
Beberapa lalu , Fiona menyebut BKPSDM masih melakukan pemetaan berdasarkan sejumlah indikator, termasuk kompetensi dan potensi. Penilaian kompetensi memiliki bobot 20 persen, sedangkan potensi mencapai 25 persen.
“Sekarang kami masih melakukan profiling ASN berdasarkan beberapa indikator. Di antaranya kompetensi dengan bobot 20 persen dan potensi sebesar 25 persen,” kata Fiona.
Ia menjelaskan, pemetaan juga mempertimbangkan posisi ASN dalam kelompok box talent, terutama kategori box star 7, 8, dan 9. Namun, data kandidat masih harus divalidasi karena peringkat dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SiMATA) dapat berubah. Kelengkapan administrasi, termasuk masa berlaku sertifikat kompetensi, turut menjadi perhatian.
BKPSDM bersama komite akan melakukan penguncian data atau cut-off sebelum menentukan kandidat yang dapat dipanggil. Hingga 2 November, jadwal penguncian data dan pemanggilan kandidat belum ditetapkan karena masih menunggu arahan wali kota.
Fiona menyebut penetapan kandidat akan dilakukan setelah data final melalui surat keputusan. Dengan demikian, pengisian jabatan belum dapat dipastikan sebelum seluruh tahapan pemetaan dan validasi selesai.
Balik ke Samri, Ia mengaku mendengar kemungkinan pengisian jabatan definitif dilakukan secara serentak pada Desember 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa informasi tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah kota.
Ia menyerahkan penilaian mengenai efektivitas penugasan Plt kepada wali kota sebagai pemegang kewenangan dalam menentukan kebijakan kepegawaian.
“Itu urusan Wali Kota yang melihat efektif atau tidaknya. Mungkin dianggap efektif sehingga berlangsung lama. Kalau tidak efektif, mungkin akan ada kebijakan lain,” kata dia.
Menurut Samri, aktivitas pemerintahan sejauh ini masih berjalan meskipun sejumlah posisi strategis belum memiliki pejabat definitif. Namun, ia berharap penataan birokrasi tetap mempertimbangkan efektivitas kerja dan kebutuhan pelayanan publik.
“Faktanya yang kita lihat sekarang semua berjalan saja, jadi mungkin dianggap efektif. Anggarannya bisa digunakan untuk yang lain, apalagi kalau kita dalam keadaan efisiensi,” tandasnya. (In)
